Bivitri Susanti
Informasi Umum
- Jabatan: Pelopor pendirian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Tempat & Tanggal Lahir: -
Karir
- 1. Pelopor pendirian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Pendidikan
- Tidak ada data pendidikan.
Detail Tokoh
Bivitri Susanti (Bibip) adalah salah satu pelopor pendirian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Saat ini, ia sedang dalam tahap menyelesaikan pendidikan doktoralnya di University of Washington School of Law, Seattle, Amerika Serikat. Sebelumnya, ia memperoleh gelar master (LLM in Law and Development) dari University of Warwick pada 2002, United Kingdom, dengan beasiswa dari British Chevening Award dan gelar Sarjana Hukum ia peroleh dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999. Bibip dipercaya untuk berperan sebagai Direktur Eksekutif PSHK selama 2003—2007. Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005—2007), Staf Ahli untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (2007), Staf Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009), serta tampil sebagai ahli dalam sidang-sidang Mahkamah Konstitusi. Bibip berkecimpung dalam hukum tata negara sejak reformasi bergulir. Sejak itu, ia fokus akan beberapa hal, yaitu hukum tata negara, perancangan peraturan perundang-undangan, antikorupsi, dan peradilan. Ia banyak mengemukakan pendapatnya melalui media massa nasional, jurnal-jurnal nasional dan internasional, serta berbagai konferensi. Selain itu, ia juga kerap melakukan advokasi kebijakan.Dalam ajang Debat Pilpres 2019, dia menjadi salah satu tim Panelis. Selain Bivitri Susanti, dalam debat yang berlangsung pada tanggal 17 Januari 2019 itu terdapat panelis lainnya yaitu Bagir Manan, Hikmahanto Juwana, Agus Rahardjo, Ahmad Taufan Damanik dan Margarito Kamis.
Berita Terkait
No | Judul | Tanggal | Media | Action |
---|---|---|---|---|
181 | Wapres Sebut UU Peradilan Militer Perlu Disempurnakan agar Sesuai Zaman | 4/8/2023 | Kompas.com | Lihat Berita |
182 | Revisi UU Peradilan Militer dan Evaluasi Prajurit Duduki Jabatan Sipil | 1/8/2023 | Kompas.com | Lihat Berita |
183 | Besok, Partai Buruh Ajak 12 Tokoh Duduk Bareng Bahas Presidential Threshold | 31/7/2023 | Rmol.id | Lihat Berita |
184 | Aktivis Sebut Penegak Hukum Jadi Tangan Pemerintah Serang Musuh | 24/6/2023 | Medcom.id | Lihat Berita |
185 | Pakar: Periode jabatan kades 6 tahun bantu pastikan akuntabilitas | 24/6/2023 | Antaranews.com | Lihat Berita |