JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan pihaknya tak keberatan tim transisi pemerintahan mendatang diisi oleh kader Partai Gerindra.

Herman meyakini susunan tim transisi sudah dikomunikasikan di antara ketua umum partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Bagi saya tidak mempermasalahkan dan meyakini ini sudah disampaikan ketum KIM, apalagi semua ketum KIM ada di pemerintahan,” ujar Herman pada Kompas.com, Senin (3/6/2024).

Adapun Tim Gugus Sinkronisasi diisi oleh petinggi Gerindra seperti Ketua Harian Partai Gerindra dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani.

Baca juga: Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Kemudian Bendahara Umum Gerindra Thomas Djuwandono, Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djuwandono, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, dan Ketua OKK DPP Gerindra Prasetiyo Hadi.

Bagi Herman, tim sinkronisasi sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan berbagai keberlanjutan program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Satgas ini baik tentunya untuk mengharmonisasi masa transisi yang terkonsolidasi dan terkoordinasi,” sebutnya.

“Contoh, terkait dengan APBN berjalan 2024 dan APBN 2025 harus diselaraskan,” tutur dia.

Baca juga: Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Diketahui Tim Gugus Sinkronisasi telah menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Jumat (31/5/2024).

Sri Mulyani meminta agar Tim Gugus Sinkronisasi berhati-hati dalam penyusunan anggaran pemerintahan ke depan.

"Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar dalam APBN 2025 bisa menampung aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confident dari berbagai stakeholder,” kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas TV, Jumat pekan lalu.