Informasi Umum

• Jabatan: Anggota DPR RI (2009-2019)
• Tempat & Tanggal Lahir: Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia, 4 Mei 1969

Karir

• 1. Anggota DPR RI (2009-2019)
• 2. S1 Teknologi Kelautan IPB

Pendidikan

• Tidak ada data pendidikan.

Detail Tokoh

Pria kelahiran Kuningan, 4 Mei 1969 ini berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2009 – 2014. Herman Khaeron terpilih ulang sebagai angggota DPR RI periode 2014 – 2019. Pada periode ini Herman kembali dipilih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV yang bertugas membidangi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pangan. Perjalanan politik Herman dimulai sejak ia bergabung dengan Partai Demokrat pada 2005. Ia pun dipercaya menjadi Ketua Departemen Kelautan dan Perikanan. Sebelum terjun sebagai anggota DPR, lulusan Teknologi Kelautan IPB ini sempat menjadi staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Rochmin Dahuri. Karena pengalamannya itu, Herman kemudian melangkah menjadi staf ahli Fraksi Partai Demokrat. Kematangannya dan penguasaan isu-isu pertanian dan perikanan membuat Herman terus diberi kepercayaan. Dia secara khusus diberi amanah Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Herman menyebut undang-undang itu merupakan bentuk pengabdian kepada para petani di Indonesia. Menurut Herman, petani di negara maju sekalipun membutuhkan stimulus dan proteksi, apalagi petani di Indonesia. Karena itulah, Herman berpendapat perlindungan dan pemberdayaan petani wajib dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi yang berpihak. Baru-baru ini Herman mempertanyakan regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya. Menurut Herman, penerapan plastik berbayar akan menjadi beban bagi masyarakat. Meskipu begitu, Herman sepakat bahwa penerapan plastik berbayar itu sebagai upaya untuk menekan jumlah sampah plastik, hanya saja mekanisme pungutan harus jelas. Untuk itu, ia meminta penerapan regulasi itu harus ditunjau ulang. Karier politiknya bersama Partai Demokrat tidak selalu berjalan mulus. Nazaruddin, eks Bendahara Partai Demokrat, pernah menuding Herman juga ikut menikmati korupsi pengadaan pupuk. Terlepas dari itu, selama menjadi anggota DPR Herman tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan Fraksi Demokrat karena ia selalu menuruti instruksi fraksi. Pada Juni 2013, misalnya, Herman kembali mengikuti instruksi Fraksi Partai Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP. Untuk itu, saat perombakan Fraksi Demokrat yang memangkas posisi wakil ketua fraksi dari 7 orang menjadi 4 orang, Herman justru dipilih dalam formatur terbaru sebagai slaah satu wakil ketua fraksi.