JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyebut pemilihan anggota dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dibentuk oleh Prabowo Subianto merupakan hak Prabowo sebagai Presiden RI terpilih.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Demokrat Herman Khaeron usai diminta tanggapannya terkait struktur tim sinkronisasi yang hanya terdiri dari para petinggi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

"Intinya itu kan menjadi kewenangannya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, dan tentu Pak Prabowo harus memutus terhadap orang-orang terdekat," ujar Herman Khaeron kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Dia juga meyakini bahwa kesepakatan pembentukan tim sinkronisasi tersebut sudah dibicarakan bersama para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Dan saya meyakini bahwa ini sudah dikomunikasikan dengan para Ketua Partai KIM yang tentu untuk bisa mempercepat terhadap proses transisional nanti, ketika Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden," kata Herman.

Baca juga: Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Herman lantas menegaskan bahwa tidak ada masalah antar partai pengusung setelah pembentukan tim sinkronisasi tersebut. Sebab, keputusan itu dianggapnya sebagai langkah yang baik untuk memastikan kesesuaian program kerja dengan anggaran belanja negara yang sedang dibahas.

"Tidak ada polemik dalam persoalan ini, dan ini adalah demi kebaikan nanti pada waktu Pak Prabowo setelah dilantik, supaya bisa langsung tune in dengan program kerja, selaras dengan anggaran belanja negara yang sedang dibahas pada saat ini," ujarnya.

"Dan tentu pada sektor-sektor lainnya, menyesuaikan dengan apa yang menjadi program yang telah dicanangkan dalam asta citanya Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Herman melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang berisi petinggi Gerindra. Tim tersebut menyiapkan proses pemerintahan berikutnya pasca-pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, penunjukkan anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi tersebut merupakan hak Prabowo Subianto sesuai dengan kebutuhannya.

"Ya (penunjukkan adalah hak presiden terpilih), karena yang tujuan membentuk tim itu untuk mencari data dan sinkronisasi, yang akan digunakan sebagai bahan mengambil keputusan strategis, yang menjadi hak prerogatif presiden terpilih. Tentu adalah hak dari presiden terpilih untuk menunjuk tim-nya," kata Dasco saat dihubungi Kompas.com, Minggu (2/6/2024).

Baca juga: Sri Mulyani Tekankan Prinsip Kehati-hatian Susun Anggaran Usai Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Dasco mengatakan, hasil kerja-kerja tim gugus tugas akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan strategis yang menjadi hak prerogatif presiden terpilih.

Pembentukan tim gugus tugas, menurut dia, juga untuk mempersingkat waktu penyesuaian ketika pemerintahan baru mulai berjalan.

"Nah, sehingga presiden terpilih boleh saja kemudian membentuk tim tersendiri untuk mencari data sebagai bahan masukan dan kajian terkait hak khusus yang dijamin oleh undang-undang," ujar Dasco.

Untuk diketahui, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran diisi oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad selaku ketua dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai wakil ketua.

Dalam pembentukan tim ini, Prabowo juga merancang tim di bidang klaster ekonomi. Bidang ini dipimpin oleh Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono yang tak lain adalah keponakan Prabowo.

Sementara anggota dari bidang ini terdapat tiga orang. Mereka yakni Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono yang juga keponakan Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, dan Ketua OKK DPP Gerindra Prasetyo Hadi.

Baca juga: Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih