Hasto Atmojo Suroyo
Informasi Umum
- Jabatan: Ketua LPSK
- Tempat & Tanggal Lahir: ---
Karir
- Tidak ada data karir.
Pendidikan
- Tidak ada data pendidikan.
Detail Tokoh
Hasto Atmojo Suroyo terlahir dari Keluarga Perwira Angkatan Udara. Berlatar belakang pendidikan Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, dan kemudian memperoleh gelar Magister di jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sejak duduk dibangku kuliah Hasto aktif bersama rekan-rekannya mendirikan Kelompok Studi dan Bantuan Hukum (KSBH) di Yogyakarta. Selama aktif di KSBH inilah Hasto mulai terlibat dalam aktivitas advokasi dan perjuangan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Kasus besar yang ikut diadvokasi oleh Hasto adalah pembebasan tanah untuk pembangunan taman wisata Borobudur dan Prambanan, dan pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Kedungombo. Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1983 Hasto kemudian aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta sampai tahun 1993. Sejak 1993 Hasto lebih aktif sebagai Dosen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Nasional, dan pada tahun 2002 terpilih sebagai Dekan Periode 2002 - 2006. Pada saat yang sama Hasto juga terpilih sebagai salah satu Anggota (Komisioner) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Periode 2002 - 2007. Pada 2006, Hasto terpilih kembali sebagai Dekan Periode 2006-2010. Pada 2013, Hasto terpilih sebagai salah satu Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan kemudian menjadi salah satu Wakil Ketua sampai pada 2018. Di awal 2019, Hasto kembali terpilih sebagai salah satu Pimpinan LPSK. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim kemudian terpilih menjadi Ketua LPSK Periode 2019–2024.
Berita Terkait
No | Judul | Tanggal | Media | Action |
---|---|---|---|---|
76 | Pakar Hukum Pidana: Majelis Hakim yang Vonis Ferdy Sambo Bukannya Berani, tapi Sesuai Hukum | 19/2/2023 | Pikiran-Rakyat.com | Lihat Berita |
77 | Mantan Hakim Agung RI Merasa Janggal dengan Vonis Bharada E, Pertanyakan Pertimbangan Majelis Hakim | 19/2/2023 | Pikiran-Rakyat.com | Lihat Berita |
78 | LPSK Sering Kesulitan dalam Penerapan JC sebelum Bharada E: Rujukannya Beda-Beda | 19/2/2023 | iNews.id | Lihat Berita |
79 | Kita Memang Tidak Beri Perlindungan | 19/2/2023 | Akurat.co | Lihat Berita |
80 | LPSK Bakal Beri Perlindungan ke Orang Tua Bharada E hingga Anak Eks Walkot Ambon Diperiksa KPK | 19/2/2023 | Medcom.id | Lihat Berita |