Arief Hidayat
Informasi Umum
- Jabatan: Hakim Konstitusi (2013-2018)
- Tempat & Tanggal Lahir: Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 3 Februari 1956
Karir
- 1. Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kemendikbud RI
- 2. Anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI
- 3. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (2013-2015)
- 4. Ketua Mahkamah Konstitusi (2015-2017)
Pendidikan
- Tidak ada data pendidikan.
Detail Tokoh
Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. adalah ahli hukum Indonesia yang terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2017 menggantikan Hamdan Zoelva yang sudah berakhir masa jabatannya. Arief mengawali kariernya sejak lulus dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Arief terpilih sebagai hakim konstitusi menggantikan Mahfud MD pada tanggal 4 Maret 2013, melalui pemilihan di Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat. Arief resmi dilantik menjadi hakim konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 April 2013. Arief Hidayat merupakan guru besar Fakultas Hukum Undip. Bidang keahlian Arief meliputi hukum tata negara, hukum dan politik, hukum dan perundang-undangan, hukum lingkungan dan hukum perikanan. Arief Hidayat resmi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak tanggal 14 Januari 2015, setelah diambil sumpahnya pada pelantikan yang dilakukan di ruang sidang lantai 2, Gedung Mahkamah Konstitusi RI. Selain aktif mengajar, ia juga menjabat sebagai ketua pada beberapa organisasi profesi, seperti Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, serta Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan. Di samping itu, Arief juga aktif menulis. Tidak kurang dari 25 karya ilmiah telah dia hasilkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik berupa buku maupun makalah. Sumber riset: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=669&menu=3 https://id.wikipedia.org/wiki/Arief_Hidayat_(hakim)
Berita Terkait
No | Judul | Tanggal | Media | Action |
---|---|---|---|---|
446 | Menteri Tak Perlu Mundur dari Jabatan | 1/11/2022 | Gelora.co | Lihat Berita |
447 | Segera Bentuk Lembaga Khusus untuk Cegah Obesitas Regulasi | 1/11/2022 | Detik.com | Lihat Berita |
448 | MK: Menteri Ikut Pilpres Tidak Harus Undurkan Diri | 1/11/2022 | RRi.co.id | Lihat Berita |
449 | MK Putuskan Ubah Norma Pejabat Negara Nyapres, Menteri Tak Perlu Mundur | 1/11/2022 | Oposisicerdas.com | Lihat Berita |
450 | Keputusan MK: Tak Ada Alasan Penundaan UU PSDN Pasal 23 Tahun 2019 soal Rekrutmen Komcad | 31/10/2022 | Liputan6.com | Lihat Berita |