Esposin, JAKARTA — Polemik terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali mencuat, menyusul keputusan pemerintah yang akan menggelar upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Jakarta, bukan di IKN Kalimantan Timur. Hal ini memicu kembali wacana pembatalan IKN sebagai ibu kota baru.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemindahan IKN tetap akan dilakukan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalau soal IKN, itu sudah ada undang-undangnya. Pemerintah juga sudah memiliki perencanaan dan anggarannya sudah diputuskan,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengusulkan moratorium proyek IKN. Menurutnya, hingga kini pembangunan infrastruktur IKN masih belum siap, meski telah menelan anggaran triliunan rupiah dari APBN dan sumber non-APBN.

“Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, maka pemerintah harus melakukan moratorium sementara, sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” ujar Saan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

Menanggapi usulan tersebut, Dasco menyebut perpindahan ibu kota ke Nusantara akan tetap dilakukan. Namun, pelaksanaannya akan bergantung pada kesiapan anggaran.

“Pembangunan di sana berjalan sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah. Apakah tahun 2026 anggarannya akan bertambah atau tidak, saya belum tahu. Tapi yang jelas, target pemindahan itu ada,” tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Nasib Ibu Kota Nusantara, Dasco ungkap Kejelasan Pemindahan oleh Pemerintah".