Wakil Kepala BPH: Jangan Main-Main dengan Pengelolaan Haji Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pesan Presiden Prabowo agar pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji tidak dianggap sepele. Pernyataan ini disampaikan Dahnil saat bersilaturahmi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Pulau Lombok di Mataram, pada Senin (16/12/2023). “Jangan main-main dengan pengelolaan haji yang itu terkait dengan cita-cita besar umat Islam. Jangan main-main. Langkah awalnya adalah transparansi, akuntabilitas itu harus menjadi watak penting perhajian Indonesia,” ujar Dahnil dalam keterangan pers. Dahnil, yang merupakan mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, menjelaskan mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Haji sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan perhajian di Indonesia. Saat ini, proses penyelenggaraan haji masih ditangani oleh Kementerian Agama RI. Namun, mulai 2026, pengelolaan haji akan sepenuhnya dialihkan kepada Badan Penyelenggara Haji. “Haji 2026 itu sepenuhnya sudah menjadi otoritas dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Haji,” ungkapnya. Dahnil juga menjelaskan bahwa saat ini BPH baru terdiri dari empat eselon I dan tiga Deputi setingkat eselon I, yaitu Deputi Haji Dalam Negeri, Deputi Perhajian Luar Negeri, dan Deputi Pengawasan Monitoring, Evaluasi Haji. Untuk struktur internal BPH, terdapat 12 eselon II, lebih dari 20 eselon III, dan lebih dari 10 eselon IV, serta sejumlah pegawai fungsional sebagai struktur organisasi sementara di masa transisi. “Di masa transisi ini, tentu kami membutuhkan banyak masukan dan saran dari para stakeholder perhajian, termasuk dalam proses revisi UU yang sedang dan akan berlangsung terkait bentuk kelembagaan pengelolaan haji di masa yang akan datang,” tandasnya. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.