Sabtu, 14 Desember 2024 – 12:32 WIB

Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengingatkan Presiden Prabowo terkait rencana pemberian amnesti bagi puluhan ribuan narapidana. Foto: Dokumentasi Syahganda.

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyoroti langkah Presiden Prabowo menyetujui pemberian amnesti terhadap puluhan ribu narapidana.

Pemberian amnesti sebelumnya disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang juga menyebut mengajukan 44 ribu napi untuk mendapat pengampunan.

Menurut Syahganda dalam hal ini Presiden Prabowo sebaiknya meniru langkah Presiden Habibie, yang lebih fokus pada kasus politik di era lalu.

Habibie saat itu menggunakan hak amnesti kepada kelompok politik yang dipenjara Suharto, seperti Sri Bintang Pamungkas, Xanana Gusmao, Budiman Sudjatmiko, Timsar Zubil dan ratusan tahanan politik lainnya.

Syahganda menyayangkan rencana Menkum yang lebih berorientasi dan fokus pada tahanan kriminal, yang merupakan sampah masyarakat.

Menurut Syahganda hak amnesty, abolisi dan grasi yang dimiliki presiden harus diutamakan untuk kebutuhan menegakkan demokrasi dan HAM.

Sampai saat ini berbagai kasus politik di era Jokowi masih menggantung.

"Misalnya dalam kasus makar, status hukum Mayjend (purn) Kivlan Zen, alm. Brigjend (purn) Adityawarman, Brigjen (pol) Sofyan Jacob, almh. Rachmawati Soekarnoputri, alm. Lieus Sungkarisma, Eggi Sudjana, Hatta Taliwang dan banyak lainnya belum SP3," ujar Syahganda dalam keterangannya, Sabtu (14/12).

Syahganda Nainggolan mengingatkan Presiden Prabowo terkait rencana pemberian amnesti bagi puluhan ribuan narapidana.

-