Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah yang diwakili Kemenhub dan Kominfo serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah bertemu dengan aplikator (Gojek dan Grab) dan pengemudi ojek online untuk membahas tarif baru ojek online pada Rabu (4/4).

Dalam pertemuan terakhir itu diperkirakan keputusan mengenai tarif baru akan keluar pada Sabtu (7/4).

"Mungkin dua atau tiga hari lagi final. Jadi sekarang mereka lagi godok dulu nih. Nanti baru disampaikan mereka maunya gimana, karena kan kalau dari kami segini (jumlahnya)," kata juru bicara Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Badai.

Selain menaikkan tarif, aplikator juga diminta menghapus beberapa skema yang sebelumnya diterapkan guna melihat performa mitranya dalam hal ini pengemudi.

Menurut Presidium Garda (aliansi pengemudi ojek online) Igun Wicaksono, dalam skema yang ditetapkan aplikator dianggap memberatkan termasuk menentukan berapa bayaran yang harus diterima oleh pengemudi.

"Jadi hanya tarif ojek online murni, tidak ada performa, skema tarif atau segala macamnya," kata Igun kepada CNNIndonesia.com, kemarin.

Senada dengan Igun, Badai juga menyampaikan hal yang sama. Ia menjelaskan menentukan tarif baru ojek online dan menghapus segala persyaratan untuk pengemudi.

"Sementara kami sudah sounding. Jadi dengan peningkatan tarif ini kami minta skema-skema kaya poin, bonus dan promo dihapus saja biar dilokasikan ke peningkatan tarif," ucap Badai.

Ia mengatakan dari permintaan tersebut Gojek sudah menyetujui, sementara Grab masih melakukan perundingan.

"Jadi lebih kesana. Nah dari Gojek udah oke, tinggal Grab yang belum. Kan tidak mungkin ada perang tarif lagi. Kami ingin diseimbangkan tarifnya. Tetapi tidak bisa bicara angka ya, bicara itikad (aplikator) dulu. Karena mereka masih akan rundingkan," tukas Badai.

Sebelumnya, Garda mengajukan ke pemerintah tarif bawah sebesar Rp3.250 per kilometer, sementara atas Rp3.500 per kilometer.

Namun, Badai melanjutkan bahwa pihaknya berharap agar tarif tidak jauh dari besaran yang diminta. Paling tidak saat keputusan nanti diperoleh angka sebesar Rp3.000.

Sesuai KHL

Di sisi lain, Ia menjelaskan bahwa angka yang diajukan tersebut bukan tanpa alasan. Itu dirasa sudah sesuai dengan hitungan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setara di Jakarta sebesar Rp3,6 juta.

"Di Jakarta itu angkanya Rp3,6 juta. Kalau dibagi 30 hari sama dengan Rp120 ribu. Lalu kalau dihitung (jarak yang ditempuh saat narik) per km itu sekitar 40-45 km, baru tembus angka segitu (Rp3,6 juta)," pungkas Badai.

Sementara dengan kondisi saat ini seperti banyaknya jumlah pengemudi aktif yang pendapatannya masih di bawah ketentuan KHL.

"Nah yang bakal dibawa ke rumah jadinya berapa. Sedangkan kami kerja sudah lebih dari 12 jam. Bukan delapan jam lagi ya," tutup Badai. (mik/mik)