“Masalahnya, tentu jika tidak diatur dengan baik,“ ucapnya.

Selain itu, ia juga mewaspadai kekuatan fiskal negara saat ini. Di tengah kemampuan yang terbatas, pemerintah malah menambah sejumlah pos kementerian.

“Selain itu, keputusan tersebut jika benar-benar dilakukan jelas akan berdampak pada membengkaknya anggaran dari kementerian-kementerian tersebut, di tengah terbatasnya kemampuan fiskal negara,” ujarnya.

Karenanya ia mendorong pemerintah memberikan pertimbangan yang rasional. Selain itu, ia meminta agar pos kementerian itu sebaiknya diisi degan orang yang punya kapasitas.

“Saat ini dan kedepannya dibutuhkan atau diprioritaskan yang diisi oleh orang-orang yang benar-benar dapat mengemban amanat Visi dan Misi presiden terpilih, terutama dari profesional yang punya jaringan baik dengan partai pengusung, serta orang-orang yang mempunyai jaringan-jaringan dengan pihak-pihak yang dianggap strategis yang berpengaruh dalam masyarakat tapi dari kelompok yang netral selama ini,” imbuhnya.

“Jadi yang penting adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas, akseptabilitas, moralitas dan idealisme kebangsaan yang baik bagi rakyat dan negara Indonesia yang sedang dalam transisi cukup berat,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, kabar 46 kementerian itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dia tidak menampik soal rumor jumlah menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk periode lima tahun mendatang mencapai 46.

"Jadi begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu (46 kementerian)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir jawapos, Jumat (11/10/2024).