FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kabinet di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan ada 45 kementerian. Kabar itu menumbulkan spekulasi.

Meski baru sebatas bocoran, 46 pos kementerian itu jadi pertanyaan. Apakah memang sesuai kebutuhan untuk mengoptimalkan pemerintahan, atau sekadar bagi-bagi jabatan.

Pengamat Politik, Nurmal Idrus menyebut membengkaknya pos kementerian sebenarnya sah-sah saja. Tapi mesti diperjelas tugas dan fungsinya.

“Tentu harus diliat dari tugas dan fungsinya. Tak Masalah jika pos kementerian besar bila itu untuk kepentingan masyarakat agar bisa lebih terlayani,” kata Nurmal kepada fajar.co.id, Sabtu (12/10/2024).

Direktur Nurani Strategic itu mengatakan perlu ada pertimbangan jika benar akan ada 46 kementerian. Mengingat ongkosnya yang besar.

“Namun, kementerian yang besar dari sisi jumlah perlu mempertimbangkan kemampuan negara dalam mengongkosi unit kerja mereka di tengah kesulitan negara dari sektor keuangan,” jelasnya.

Di sisi lain, ia menilai mesti ada keseimbangan dalam 46 pos menteri itu. Bukan hanya sebagai pelayanan publik, tapi juga lembaga yang berorientasi intuk pendapatan.

“Harus ada keseimbangan antara kementerian yang berorientasi untuk meningkatkan pendapatan negara dengan kementerian yang bertugas untuk layanan publik,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, kabar 46 kementerian itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dia tidak menampik soal rumor jumlah menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk periode lima tahun mendatang mencapai 46.