Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden terpilih, Prabowo Subianto, seperi diberi 'cek kosong' oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan DPR untuk menentukan jumlah dan komposisi kabinetnya.

Namun demikian, di balik besarnya kewenangan, Prabowo menghadapi tuntutan supaya menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam catatan Bisnis, sudah menjadi hal yang lazim, bahwa penentuan kursi kabinet selalu didasarkan kepada akomodasi kepentingan politik partai pengusung maupun pendukung. Komposisi Kabinet Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua pemerintahannya misalnya, hampir 63%-nya berlatar belakang politik. 

Menariknya, di era Prabowo, jumlah kursi menteri yang akan mengisi kabinetnya nanti tidak dibatasi seperti era-era sebelumnya. 

Sekadar informasi, amandemen Undang-undang No.39/2008 tentang Kementerian Negara telah memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan komposisi menteri tanpa harus berpatokan kepada jumlah 34 kementerian seperti aturan sebelumnya.

"Jumlah keseluruhan kementerian dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden," demikian bunyi klausul terbaru dalam amandemen UU Kementerian Negara.

Meski demikian, tidak ada informasi yang spesifik mengenai berapa kursi menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto. Ada informasi yang menyebut di angka 44 kementerian, adapula yang mengungkap bahwa kursi menteri yang disiapkan lebih dari 44 atau justru kurang.

Namun yang jelas, kalau melihat komposisi koalisi yang mengusung pada Pilpres 2024 lalu, Prabowo setidaknya harus mengakomodir kepentingan konstituen partai pengusungnya yang berjumlah 11 partai politik. Kesebelas partai itu terdiri atas 4 partai parlemen (Gerindra, Golkar Demokrat, PAN), 4 partai non parlemen (PSI, Gelora, Garuda, PBB), serta 3 partai pendukung (Berkarya, PRIMA, Partai Aceh).

Jumlah itu belum menghitung partai-partai politik yang bergabung pasca Pilpres 2024 sebanyak 6 partai yakni tiga partai parlemen (PKS, Nasdem, PKB),  tiga partai non parlemen (PPP, Perindo, Buruh), termasuk kemungkinan partai pemenang Pemilihan Legislatif alias Pileg 2024, PDIP, bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto. 

Adapun rumor bergabungnya PDIP ke koalisi Prabowo mencuat di tengah semakin kencangnya wacana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga belum mengetahui persis kapan pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto itu akan berlangsung.

Pasalnya, Eriko mengatakan PDIP masih menunggu sikap dari Megawati Soekarnoputri. "Itu adalah hak prerogatif kebijaksanaan dari Ibu Ketua Umum. Kita tunggu bersama saja," tuturnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Dia memastikan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto secara pribadi, tidak memiliki masalah apapun. Bahkan, menurut Eriko, Megawati dan Prabowo sangat dekat hubungannya.

"Kalau secara pribadi, saya tahu persis Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo sangat dekat," katanya.

Dia meminta agar masyarakat menunggu waktu pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Sayangnya, Eriko tidak ingin menjelaskan lebih rinci pembahasan di dalam pertemuan nanti.

"Kita tunggu saja ya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap perkembangan terbaru mengenai komposisi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dasco menuturkan bahwa susunan ini akan segera difinalkan sebelum pelantikan pada 20 Oktober mendatang.

Dia juga menjawab isu pembentukan Menteri Penerimaan Negara dalam Pemerintahan Prabowo mendatang. Menurutnya, ada dan tidak adanya pembentukan menteri tersebut bergantung pada finalisasi nanti.

“Bisa ada, bisa nggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).

Saat ini, kata Dasco, segala sesuatu yang disampaikan mengenai kabinet masih bersifat dinamis.

Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap rencana penambahan komisi di DPR. Rencana penambahan tersebut akan menyesuaikan jumlah kementerian yang akan membantu pemerintahan Prabowo Subianto.

“Ini lagi dimatangkan. Dengan adanya rencana penambahan kementerian, jadi sepertinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Penambahan komisi ini, lanjut Puan, dilakukan untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan legislatif.“Jadi akan ada kemungkinan juga ada penambahan komisi, jika memang ada penambahan kementerian,” tutur putri Megawati Soekarnoputri tersebut.

Puan menyebut saat ini penambahan komisi sedang “digodok” sesuai dengan mekanisme yang ada. "Jadi, itu kita sedang godok dan sesuai dengan mekanismenya, akan kita laksanakan ya sesuai dengan mekanismenya,” jelasnya.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan susunan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat, sehingga tidak menjadi celah untuk bagi-bagi jabatan.

“Ya makanya nanti akan kita lakukan sesuai dengan mekanisme dan kita bicarakan sesuai dengan musyawarah dan mufakat,” ucap Puan.