GELORA.CO - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK mengkritik kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Dia menilai eks bos Gojek itu tidak memiliki cukup pengalaman di dunia pendidikan.

Mulanya JK menyebutkan sejumlah nama menteri pendidikan dari masa ke masa, mulai dari Ki Hadjar Dewantara, hingga Anies Baswedan. Dia menilai, sederet nama menteri itu memiliki keahlian di bidang pendidikan.

"Ada Muhadjir, ada Anies. Ada Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan," kata JK dalam forum diskusi 'Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan', dipantau dari YouTube TV Parlemen, Sabtu, 7 September 2024.

JK menyebut, kinerja Nadiem sebagai menteri pendidikan tidak pernah datang ke daerah dan jarang berkantor. Menurut dia, kementerian yang dipimpin oleh Nadiem ini memiliki cakupan yang luas.

Tak hanya pendidikan, kata JK, tapi juga perihal kebudayaan, riset, dan teknologi. Karena itu, JK menilai perlu sosok yang berkompeten untuk mengisi pos tersebut.

"Titip orang yang jarang ke kantor. Minta maaf ya. Saya katakan saja supaya (menteri) yang ke depan jangan begitu lagi," kata JK.

JK menganalogikan kepemimpinan kementerian pendidikan dengan perusahaan. Menurut dia, dalam membangun perusahaan yang baik memerlukan Chief Executive Officer serta direktur-direktur yang mumpuni.

Dia mengungkapkan, persoalan pertama yang perlu dikerjakan untuk menciptakan perusahaan yang baik ialah memilih pemimpin. Kedua, soal program dan target yang akan dikerjakan.

"Orang dulu, apa programnya, apa yang mau dicapai. Baru berapa anggaran. Jangan kebalik," kata JK.

Dia mengatakan, jika menteri pendidikan tak benar-benar paham dengan bidangnya, maka berapapun anggaran yang dipunya tak berarti. Karena itu, menurut JK, untuk memperbaiki kualitas pendidikan bukan hanya memperbaiki anggarannya, tapi juga pemimpinnya.

"Kalau enggak mengerti pendidikan, beginilah. Mau berapa sekian ratus triliun dikasih, akan hancur-hancuran. Ini keluhan semua orang," kata JK.

Belum ada respons dari Kemendikbudristek ihwal pernyataan JK tersebut. Ketika dihubungi, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Girsang menyatakan bahwa tidak bisa memberikan informasi apa pun. Dia meminta agar menanyakan hal itu ke Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat atau BKHM Kemendikbudristek.

Pelaksana Tugas BKHM Kemendikbudristek, Anang Ristanto urung membalas pesan pertanyaan saat dihubungi pada Sabtu, 7 September 2024. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti hanya membaca pesan pertanyaan, belum ada jawaban yang diberikan hingga berita ini ditulis.