Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden periode 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang mengubah kurikulum pendidikan menjadi merdeka belajar dan menghapus ujian nasional. Menurut JK, hal itu menjadikan pelajar dan mahasiswa di Indonesia tamat asal tamat tetapi tidak bisa bekerja.

JK menyontohkan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tidak terserap di lapangan kerja sesuai dengan bidang keahliannya, tetapi banyak yang menjadi caddy  golf. "Sebanyak 70% dari empat caddy di lapangan golf adalah tamatan SMK, itu artinya, yang mana salah? Ekonomi salah atau pendidikan salah? Dua-duanya salah. Ekonomi tidak berkembang, sehingga mereka sekolah SMK tidak ada kerjaan, atau mereka tamat asal tamat, sehingga tidak bisa bekerja. Itulah yang terjadi," kata JK dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema "Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan", Sabtu (7/9/2024).

Menurut JK, kurikulum pendidikan Indonesia seharusnya tidak mencontoh Finlandia dan Singapura. "Mereka penduduknya 5 juta income per kapitanya US$ 70.000, kita penduduknya 280 juta tetapi income per kapitanya US$ 4.500. Jauh sekali. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka silakan, mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga, mau apa saja ada tempatnya," kata JK.

Menurut JK, Indonesia seharusnya belajar dari India, China, Korea, dan Jepang. "Kenapa India, Jepang? Hampir semua perusahaan besar di Amerika, CEO-nya orang India, mau Microsoft, Twitter dari india semua, nanti yang jadi presiden Amerika Kamala Harris itu ibunya India, perdana menteri Inggris dulu India, wali kota London, India. Berarti di sana pendidikan itu hebat. China kenapa maju, pendidikannya hebat, kita belajar ke sana," ujar JK.

Menurut JK, inti dari kurikulum pendidikan di negara-negara tersebut ada ujian nasional. "Lihat di sana kalau mau ujian, kita pernah sekolah kapan kita belajar kan kalau mau ujian, kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Semua kampus merdeka, apa merdekanya? Tidak merdeka saja tidak belajar, apalagi merdeka?" ujar JK.

JK mengaku konservatif dalam hal pendidikan. Menurutnya memerdekakan 70.000 siswa sangat tidak mungkin. "Jangan tiru satu sekolah di sini bikin kurikulum merdeka, tiba-tiba semua sekolah mau dimerdekakan kurikulumnya. Akibatnya beginilah," ujar JK.

Menurut JK, biarlah siswa stres sedikit dalam menghadapi ujian karena lebih stres lagi kalau tidak mendapat kerjaan. "Memang luar biasa. mereka tamat asal tamat, tetapi tidak bisa bekerja. Jadi itulah tadi," pungkasnya.