Jakarta, CNBC Indonesia-Ekonom senior Faisal Basri turut menyampaikan kekhawatirannya mengenai rencana presiden terpilih Prabowo Subianto meningkatkan rasio utang hingga 50% dari PDB. Dia mengatakan dengan kondisi rasio utang yang saat ini mendekati level 40% saja pemerintah sudah megap-megap.

"Sekarang saja peningkatan utang sudah luar biasa... kita udah megap-megap," kata Faisal, Selasa, (16/7/2024).

Faisal menyebut kekhawatirannya yang pertama adalah soal anggapan bahwa batas aman utang adalah 60% dari PDB. Menurut dia, batasan itu hanya berlaku bagi negara maju yang rasio perpajakannya sudah mencapai 30% dari PDB.

Sementara rasio perpajakan Indonesia baru menyentuh angka 10%. "Kemampuan kita membayar utang kan dari tax ratio, kalau tax ratio-nya flat, bahkan turun terus, kan jadi berat. Artinya, anggaran untuk macam-macam jadi susah," kata dia.

Faisal melanjutkan kekhawatirannya yang kedua adalah tentang kondisi surat utang negara. Dia menyebut apabila pemerintah ugal-ugalan dalam menerbitkan surat utang, maka harga surat itu bisa jatuh.

Ketika nilai surat utang jatuh, Faisal mengatakan hal tersebut akan merembet ke sektor perbankan. Dia mengatakan saat ini banyak bank yang memegang surat utang itu. Apabila harganya turun, maka aset perbankan di Indonesia bisa ikut menyusut. Akibatnya adalah munculnya ketidakstabilan ekonomi dalam skala makro.

"Itu bisa menyebabkan instabilitas makro ekonomi yang parah," katanya.

Menurut Faisal, sinyal turunnya harga surat utang negara sebenarnya sudah nampak. Dia bilang tanda-tanda itu sudah terlihat dari laris manisnya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"SRBI itu sudah laku Rp 130 triliun dari nothing tahun lalu, jadi asing sudah melihat risiko di Indonesia naik, sehingga mereka memindahkan uang dari aset yang long term ke short term," katanya.

Selain itu, Faisal mengaku juga khawatir dengan tindakan kolega Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo yang sudah mengumumkan pemerintah baru akan menaikkan rasio utang menjadi 50%. Menurut dia, pernyataan itu mengindikasikan bahwa Prabowo memang serius untuk merevisi batas defisit 3% di Undang-Undang Keuangan Negara.

"Artinya defisitnya setiap tahun akan di atas 3%. Nah UU Keuangan Negara harus diubah dulu, nah itu sinyal yang jelek semua," kata dia.

Padahal, Faisal menilai pemerintah baru belum menjelaskan mengenai sumber-sumber penerimaan baru yang dapat mengkompensasi besarnya penambahan utang itu. "Belum apa-apa udah ngegas, tidak dihitung strategi bagaimana meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan PNBP," katanya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan pemerintahan yang dipimpin kakaknya kelak akan menaikkan batas utang negara hingga 50% dari posisi saat ini 39% terhadap PDB.

Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai program belanja ambisius Prabowo dan Gibran, salah satunya makan bergizi gratis. kenaikan batas utang ini akan ditopang oleh peningkatan pendapatan pajak. Hashim mengaku tim Prabowo telah berkonsultasi dengan Bank Dunia.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," kata Hashim dikutip dari AFP.

Di sisi lain, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad justru membantah pernyataan Hashim. Dia menyebut pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari PDB. Ia pun memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah di jaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

(rsa/mij)