Sentimen
6 Jul 2024 : 15.52
Informasi Tambahan
Event: Pilkada Serentak
Tokoh Terkait
Kisruh Sirekap, Ketua Komisi II DPR Usul Negara Siapkan Gawai untuk KPPS pada Pilkada 2024 Nasional 6 Juli 2024
6 Jul 2024 : 22.52
Views 3
Kompas.com Jenis Media: Nasional
Kisruh Sirekap, Ketua Komisi II DPR Usul Negara Siapkan Gawai untuk KPPS pada Pilkada 2024
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar negara tak lagi "meminjam" gawai kerja para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (
KPPS
) jelang Pilkada Serentak 2024.
"Mungkin saya kira ke depan harus dipikirkan penggunaan alat yang sama standarnya. Nanti kita pikirkan apakah memang ada pengadaan atau sewa dan segala macam, untuk foto atau mengirim data-datanya dan segala macam," kata Doli secara virtual dalam diskusi "
Sirekap
di Pemilu 2024: Evaluasi dan Rekomendasi untuk
Pilkada 2024
", Sabtu (6/7/2024).
Pada Pemilu 2024, para anggota KPPS menggunakan gawai masing-masing untuk mengunggah hasil penghitungan suara TPS ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Tak ada gawai yang disiapkan oleh negara untuk pekerjaan ini.
"Itu perlu kita pikirkan bahwa memang kita harus punya standar yang sama terhadap alat-alat atau
tools
yang digunakan untuk menopang
support system
yang kita bangun itu," sambung Doli.
"Kita berasumsi bahwa semua masyarakat khususnya penyelenggara pemilu ini sudah punya
gadget
, dengan mempunyai
gadget
maka kemudian bisa otomatis menggunakan (Sirekap). Tapi kan kita enggak tahu jenis
gadget
-nya seperti apa, standarnya sama atau tidak," ungkapnya.
Pasalnya, pada pemilu Februari lalu, Sirekap salah membaca sejumlah data perolehan suara yang difoto anggota KPPS dari formulir C.Hasil TPS.
Salah satu faktor di balik terjadinya hal ini ditengarai karena tidak standarnya kualitas gawai masing-masing anggota KPPS, sehingga foto yang diunggah ke Sirekap untuk diterjemahkan menjadi data numerik tak optimal.
Namun demikian, Doli mengakui bahwa usul ini akan berdampak pada membengkaknya anggaran Pilkada 2024 yang dianggapnya juga sudah besar.
"Kalau proposal yang diajukan oleh KPU itu pertama Rp 76,6 triliun, kalau mau kita masukkan lagi pengadaan alat atau
tools
pendukung melaksanakan soal sistem ini itu mungkin bertambah lagi (anggaran)," ujarnya.
Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Sentimen: positif (57.1%)