Ahmad Doli menyampaikan permintaan tersebut usai mendengar pernyataan dari seluruh anggota Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terkait dengan penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA K/L) pada tahun 2025.

"Ketika mendengar cerita anggota dewan yang lain, ini ada penyesalan bagi saya. Karena menurut saya, anggaran yang kami perjuangkan itu membuat gaya hidup bapak, ibu, menjadi mewah semuanya," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Ia lantas mengaku terkejut dengan penggunaan anggaran Pemilu 2024 seperti rumah dinas dan apartemen maupun penggunaan pesawat jet pribadi.

"Private jet. Saya tadi tidak menduga, tetapi ternyata laporannya benar ada, diakui memakai uang APBN," ujarnya.

Selain itu, dia turut mempertanyakan KPU RI yang membuat dua film untuk Pemilu 2024, yakni Kejarlah Janji dan Tepatilah Janji.

"Coba jelaskan sama kami apa background (latar belakang, red.) film itu dibuat dan output-nya apa? Seingat saya membuat film itu minimal Rp10 miliar. Sekarang sudah ada dua film. Bayangkan, dua film KPU buat dalam periode ini," katanya.

Doli lantas meminta penjelasan dari KPU RI terkait dengan siapa saja penonton hingga alasan pembuatan dua film tersebut.

"Apakah itu bagian dari sosialisasi? Kalau sosialisasi, sejauh mana efeknya terhadap apa? Terhadap partisipasi publik? Pemahaman publik tentang pemilu atau apa?" ujarnya.

. Komisi II DPR akan tentukan landasan hukum kotak kosong bersama KPU
. Komisi II usul pilkada ulang maksimal setahun bila kotak kosong menang

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024