Jakarta -

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyindir ada pihak yang ingin menjadi kepala daerah demi panggung 'asal beda'. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyarankan agar tidak berburuk sangka atau suuzan kepada mereka yang ingin maju di pilkada.

"Jangan suuzan pada mereka yang ingin maju pada kontestasi politik. Karena pada dasarnya kepala daerah desainnya jadi pelayan daerahnya," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).

Mardani tidak mempermasalahkan cuitan Dahnil yang berbicara mengenai gubernur bukan oposisi dan cari jabatan demi 'asal beda' itu. Namun, dia menilai kepala daerah memiliki wewenang yang cukup kuat.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama, semua boleh mencuit. Kedua, posisi kepala daerah baik gubernur termasuk bupati walikota punya wewenang yang cukup kuat. Apalagi pilkada dipilih langsung," katanya.

Mardani menyebut kepala daerah tidak harus menjadi oposisi pemerintah pusat. Menurutnya, calon kepala daerah yang berprestasi akan dipilih dalam pilkada.

"Tidak harus jadi oposisi cukup berprestasi masyarakat akan memilih," jelas Mardani.

Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menanggapi cuitan Dahnil. Bagi Daniel, jabatan gubernur memang kepanjangan tangan pemerintahan pusat, namun di sisi lain juga diusung oleh berbagai partai politik.

"Jabatan gubernur memang kepanjangan pemerintah pusat, selama ini berjalan seperti itu, tapi pada saat yang sama jabatan gubernur dipilih oleh rakyat melalui pilkada dan calonnya bervariatif dari berbagai partai sehingga terlihat paradoks, itu fakta yang ada," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan, dihubungi terpisah.

Ketua DPP PKB Daniel Johan (tangkapan layar).

Daniel menyebut para gubernur tetap menjalankan tugas sesuai konstitusi untuk pembangunan.

"Tapi sejauh ini mereka yang menjadi gubernur tetap menjalankan tugas konstitusional sebagai kepanjangan pusat dalam program pembangunan," jelasnya.

Daniel juga tidak tahu siapa yang disindir Dahnil soal mencari jabatan demi 'asal beda'. Namun, menurutnya, beda kepemimpinan di pusat dan daerah bisa terjadi karena gubernur dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditunjuk presiden.

"Itu konsekuensi pilgub dipilih langsung," tuturnya.

Simak pernyataan Dahnil pada halaman berikut.