MerahPutih.com- Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mengemuka setelah pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung di Petisi 100 bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Selasa, 9 Januari 2024.

Beberapa tokoh yang ikut dalam pertemuan tersebut mengungkapkan ada pembicaraan agar pemilu berjalan tanpa presiden. Petisi 100 itu menyerukan ide pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perwakilan Petisi 100 yang hadir di antaranya Marwan Batubara, Faizal Asegaf, Rahma Sarita, dan Letjen Mar (Purn) Suharto.

Baca Juga:

2 Versi Berbeda Sufmi Dasco Jawab Usul Pemakzulan Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, pihak-pihak terkait untuk tidak memperkeruh suasana, mengingat pemerintah saat ini sedang fokus terhadap kelancaran pemilu 2024. Sebab, mayoritas energi bangsa tengah fokus pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

"Jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif seperti itu. Tidak produktif bagi masyarakat dan tidak produktif bagi pemerintah,” kata Moeldoko kepada awak media di Jakarta, Senin (15/1).

Di sisi lain, Moeldoko mengatakan Jokowi juga sedang fokus menuntaskan tugas-tugasnya di sisa masa jabatan sebagai presiden.

"Presiden masih sangat concern untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang tinggal beberapa bulan. Ini gas habis-habisan, gaspol istilahnya untuk menuntaskan berbagai program-program pemerintah,”jelas Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI ini.

Apalagi, tegas ia, Jokowi mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat.

"Pemerintah atau Pak Jokowi khususnya, mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia atas kepemimpinannya,” tutup Moeldoko.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan masih ada pihak-pihak yang menggunakan narasi pemakzulan di tahun politik untuk kepentingan politik elektoral.

"Saat ini kita tengah memasuki tahun politik, pasti ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan presiden untuk kepentingan politik elektoral," kata Ari Dwipayana.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf menyebut tidak ada alasan atau keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo.

"Lha itu apa lagi? Wong ngak ada urusannya. Wong ndak ada alasan, tidak ada keadaan yang memungkinkan dan seterusnya," kata Gus Yahya. (Knu)

Baca Juga:

ICW Sarankan Jokowi Serahkan Calon Tunggal Pengganti Firli ke DPR