Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan kekecewaannya terhadap Pimpinan MPR RI yang tidak hadir dalam acara Penyampaian Maklumat Presidium Konstitusi dan Pimpinan DPD RI terkait usaha untuk mengembalikan UUD 1945 sebelum Amandemen 1999-2002.

LaNyalla menyebut tindakan pimpinan MPR tidak mencerminkan tauladan kenegaraan yang baik. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa Dewan Presidium Konstitusi akan terus konsisten dalam perjuangannya untuk mengembalikan Pancasila sebagai identitas konstitusi yang utuh, sebagai wujud niat tulus untuk Indonesia.

“Hari ini kita mencatat bahwa penyampaian Maklumat Dewan Presidium Konstitusi hanya diterima oleh anggota MPR RI. Ini membuktikan bahwa Pimpinan MPR RI tidak berpihak kepada utusan rakyat yang hadir hari ini. Ini bukan tauladan yang baik,” ungkap LaNyalla dalam Closing Statement Penyampaian Maklumat Dewan Presidium Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.

LaNyalla menjelaskan bahwa Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, sebenarnya telah mengikuti proses persiapan acara penyerahan Maklumat. Namun, pada hari penyampaian, Bambang Soesatyo tidak hadir dan menyatakan tidak dapat hadir berdasarkan kesepakatan Pimpinan MPR RI, meminta penundaan waktu untuk penyesuaian jadwal bersama.

BACA JUGA:
LaNyalla: Kembalikan Konstitusi ke Rumusan Pendiri Bangsa

Menurut LaNyalla, hal ini merupakan bukti bahwa kedaulatan rakyat telah dirampok oleh segelintir orang yang berlindung di balik baju kelompok. Undang-Undang Dasar hasil Amandemen 2002, menurutnya, telah mengubah kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik, sehingga wakil rakyat sebenarnya adalah wakil partai politik.

“Hal ini semakin menambah keyakinan bahwa kedaulatan rakyat wajib dikembalikan kepada rakyat. Sebab negara ini bukan milik kelompok atau golongan, melainkan milik rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote,” tandasnya.

LaNyalla menekankan pentingnya mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai tujuan utama, karena rakyat sebagai pemilik negara harus menentukan arah perjalanan bangsa. Dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperjuangkan nilai-nilai agung Pancasila yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok atau politik semata.

Dewan Presidium Konstitusi di bawah arahan Wakil Presiden RI ke-VI, Try Sutrisno, dijamin LaNyalla, akan terus berjalan, mendesak dan mengatasi hambatan. Dewan tersebut juga akan mengumumkan kepada rakyat Indonesia siapa yang tidak setuju dan siapa yang menghalangi kembali ke Pancasila.

BACA JUGA:
LaNyalla: Pemuda Pancasila Garda Terdepan Jaga Pancasila

“Indonesia akan mencatat siapa pengkhianat Pancasila, siapa yang menghalangi bangsa ini untuk kembali ke Pancasila. Kita harus siap menghadapi perjuangan yang lebih berat, karena kita berhadapan dengan bangsa kita sendiri yang menjadi pengkhianat Pancasila,” tegasnya.

Maklumat yang diserahkan oleh Try Sutrisno bersama LaNyalla dan tokoh-tokoh lainnya, diterima oleh sejumlah anggota MPR RI dan didukung oleh berbagai kalangan, termasuk Prof Hafidz Abbas, Siti Fadilah Supari, Margarito Kamis, Asrul Azis Taba, Batara R Hutagalung, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Suko Sudarso, Ida R Kusdianti, dan sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi lainnya. [beq]