FAJAR.CO.ID -- Pengakuan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono tentang pengelolaan Jakarta International Stadium atau JIS dan Taman Ismail Marzuki atau TIM salah sejak lahir berbuntu panjang. Muncul desakan untuk mencopot Sekda DKI Jakarta.

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengungkap karut marut pengelolan JIS, TIM, Equesterian, dan Velodrome oleh BUMD PT Jakarta Propertindo. Pembangunan JIS dan TIM yang menjadi tugas PT Jakarta Propertindo (Jakpro) disebut salah sejak lahir sehingga tidak pernah membagikan dividen ke Pemprov DKI Jakarta.

Usulan mencopot Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono karena pengakuannya yang menyebut JIS dan TIM salah sejak lahir, datang dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Suhud Aliyudin. Dia meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengevaluasi Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono.

"Saya ingin mempertanyakan pernyataan saudara Sekda muncul di media ramai yang banyak dimuat di media bahwa pembangunan sejumlah sarana seperti JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome itu sudah salah sejak lahir. Saya kira ini pernyataan yang perlu kami pertanyakan atau saya pertanyakan sebagai anggota dewan atau wakil masyarakat," kata Suhud saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS itu menilai
pernyataan Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono kontradiksi dengan pembangunan di Jakarta yang sudah melalui proses yang panjang.

Pembangunan di Jakarta juga melibatkan banyak stakeholder terkait, mulai dari pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

Setelah pelaksanaan atau pembangunan juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasilnya menunjukkan kinerja Pemprov DKI Jakarta sangat baik dengan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

Suhud Aliyudin pun meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengevaluasi Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono yang sudah memberikan penilaian terhadap JIS dan TIM.

Suhud Aliyudin menilai pernyataan Sekda DKI Jakarta tentang JIS dan TIM salah sejak lahir berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi sama-sama ingin melanjutkan pembangunan di Jakarta.

"Jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita. Untuk itu dalam kesempatan ini saya meminta Pak Pj Gubernur untuk mengevaluasi Pak Sekda, dan jika perlu diganti dengan yang lebih kompeten," katanya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi usulan untuk mengevaluasi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono.

Heru Budi Hartono menilai usulan Fraksi PKS itu sebuah masukan. "Ya, namanya koreksi, masukan," kata Heru usai rapat paripurna pengesahan RAPBD 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/8).

Dia menyebut usulan anggota DPRD DKI Jakarta itu hal biasa ketika ditanyakan tindak lanjut dari masukan itu.

Sebelumnya, Joko Agus Setyono mengungkap adanya kesalahan pengelolaan JIS dan TIM. Dia menyebut kesalahan pengelolaan JIS dan TIM sudah salah sejak awal.

Dia mengungkapkan itu dalam rapat pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 di gedung DPRD DKI, Kamis, 3 Agustus.

Kesalahan pengelolaan JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome yang diakui salah sejak lahir, telah membuat pengelola gedung, JakPro terus terbebani biaya perawatan yang sangat besar dan tidak sebanding dengan pendapatannya.

Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ditunjuk menjadi pengelola JIS dan TIM.

Padahal, pembangunan JIS dan revitalisasi TIM telah menelan anggaran yang sangat besar.

"Jadi memang kami mengakui bahwa TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome ini salah sejak lahir," kata Joko Agus Setyono di gedung DPRD DKI, Kamis, 3 Agustus.

Menurut Joko, BUMD Jakpro semestinya hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dari anggaran pemerintah.

Dia membandingkan sistem pembangunan dan pengelolaan LRT Jabodebek dari Pemerintah Pusat. Menurutnya, penugasan ke BUMD Jakpro semestinya, sama dengan penugasan Pemerintah Pusat ke Adhi Karya untuk membangun LRT Jabodebek.

Pemprov DKI Jakarta memberikan perlakuan berbeda kepada BUMD, khususnya JakPro. BUMD Pemprov DKI Jakarta ini mendapat alokasi anggaran dari APBD berupa penyertaan modal daerah (PMD) untuk membangun.

Setelah terbangun, Pemprov DKI juga menugaskan kepada BUMD untuk mengelola infrastruktur tersebut. (fajar)