Informasi Umum

• Jabatan: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
• Tempat & Tanggal Lahir: Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 11 Februari 1964

Karir

• 1. Wali Kota Jakarta Pusat (2008-2014)
• 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
• 3. IKIP Muhammadiyah Jakarta (1988)
• 4. Universitas Negeri Jakarta (2000)

Pendidikan

• Tidak ada data pendidikan.

Detail Tokoh

Dr. H. Saefullah, M.Pd adalah seorang politisi asal Indonesia. Ia dilahirkan di Cilincing, Jakarta Utara, 11 Februari 1964. Sejak 11 Juli 2014, pria yang akrab disapa Bang Ipul ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat sejak 2008 hingga 2014. Bang Ipul lulus dari SD Tambun, Rengas, Bekasi tahun 1975, lalu melanjutkan ke SMP Syahid Jakarta dan lulus tahun 1979. Kemudian melanjutkan ke SPG 4 Jakarta dan lulus tahun 1982. Masa kuliah ia lanjutkan di IKIP Muhammadiyah Jakarta (S1) hingga lulus tahun 1988. Gelar S2 ia capai di Universitas Negeri Jakarta tahun 2000, dan gelar S3 di Universitas Padjajaran Bandung tahun 2009. Bang Ipul banyak mengabdi di dunia pendidikan, hal ini terlihat sejak ia pertama kali menjabat sebagai Kepala Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Barat pada tahun 2003 hingga 2004. Selanjutnya, menjadi Kepala Subdinas SLTP DKI Jakarta pada 2004-2008, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta (2008), Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta (2009-2010), Wali Kota Jakarta Pusat (2008-2014), hingga menjabat sebagai Sekda Provinsi DKI Jakarta sejak 2014. Pada pertengahan Oktober 2017, pria yang juga aktif di Palang Merah Nasional ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap raperda reklamasi teluk Jakarta tahun 2016. KPK meminta keterangan Saefullah dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Dalam pemeriksaan, suami dari Rusmiati ini mengatakan bahwa materi penyelidikan KPK berkutat soal suap yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi dan protes pembahasan Raperda. Ia juga menjelaskan, Pemda DKI Jakarta telah melakukan pembahasan terkait raperda bersama dengan Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta.