TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi(Mendikbudristek) Nadiem Makarim menuai reaksi.

Nadiem Makarim sebelumnya menyebut kisruh pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang hampir tiap tahun terjadi merupakan dampak dari kebijakan penerapan zonasi pendidikan yang diterapkan Menteri pendahulunya.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai pernyataan Nadiem tersebut menyiratkan ia lepas tangan sebagai Mendikbudristek dalam menangani kisruh PPDB. 

"Mengapa ia tidak merevisi permendikbud PPDB Zonasi, jika ia merasa kena getah atas kebijakan tersebut. Disini nampak Nadiem lepas tangan, dan cenderung angkuh, merasa paling benar," ujar Ketua Hikmah dan Kebijakan Publik PP Pemuda Muhammadiyah, Andreyan Noor dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Senin (31/7/2023).

Sikap Nadiem yang seolah menyalahkan menteri pendidikan sebelumnya dinilai Andreyan menunjukkan ketidakmampuannya dalam memimpin. 

"Dengan menyeret-nyeret atau menyalahkan menteri sebelumnya adalah bentuk dari ketidakmampuan Nadiem sebagai pemimpin,  tidak dewasa dan cenderung kekanak-kanakan. Bukannya mengurai masalah, ia malah membuat masalam semakin runyam," tuturnya.

Pemuda Muhammadiyah berharap Presiden Joko Widodo memberikan evaluasi pada Nadiem dengan sikapnya yang berpotensi membuat gaduh kabinet kerja. 

"Presiden harus evaluasi kemedikbudristek Nadiem Makarim. Toh percepatan pendidikan yang ia janjikan juga tak menemukan muara yang jelas," pungkasnya.

Baca juga: Carut Marut Sistem Zonasi PPDB, DPR Minta Kemendikbud Evaluasi Total

Sebelumnya diberitakan Nadiem menyebut kisruh PPBD yang terjadi setiap tahun merupakan imbas dari penerapan sistem zonasi pendidikan. Sistem ini disebutnya bukan kebijakan yang ia buat. Namun kebijakan warisan dari Mendikbud sebelumnya yakni Muhadjir Effendy. 

"Saya setiap tahun kena getahnya," ujar Nadiem.(Willy Widianto)