Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar mengkritik keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Prima agar tahapan Pemilu 2024 ditunda.

Bahtiar mengaku tak habis pikir lembaga peradilan negeri bisa ikut campur dalam ranah pemilu yang mestinya hanya bisa diurus Bawaslu dan PTUN.

Oleh karena itu, dia mengaku khawatir putusan PN Jakpus akan menjadi preseden bagi lembaga peradilan lain, seperti Ombudsman hingga pengadilan perikanan.

-

-

"Jadi kalau ada lembaga baru, Omdusman bisa juga, pengadilan perikanan bisa juga," kata Bahtiar dalam rapat dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (3/4).

"Sebagai mantan pembentuk UU 7/2017 [tentang Pemilu] terus terang nggak pernah terbayang kita akan ada keputusan seperti ini," imbuhnya.

Dalam rapat itu, Bahtiar menegaskan pernyataannya sebagai pendapat pribadi. Dia menegaskan kerisauan pribadinya soal peluang kasus tersebut akan kembali terulang hingga proses akhir pemilu.

Namun, atas nama lembaga, Bahtiar mengaku tetap menghormati putusan PN Jakpus atas gugatan Prima. 

"Bahwa rezim pengadilan negeri bisa kita tarik masuk dalam mempengaruhi keputusan-keputusan lembaga pemilu," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengkritik keputusan Bawaslu yang kini mengabulkan gugatan Prima usai putusan PN Jakpus. Menurut dia, putusan Bawaslu atas Prima telah diintervensi oleh hasil putusan PN Jakpus.

Ia khawatir kasus serupa akan kembali terulang, dan manfaatkan oleh partai lain yang telah dinyatakan tak lolos pemilu.

"Ini yang terakhir misalnya kata mereka, yang ini ajalah khilaf, besok kalau ada yang mengadukan kami tidak akan mengerjakan, cukup atau nggak?" Ucap Doli.

Prima kini telah resmi kembali menjalani proses verifikasi sebagai partai peserta Pemilu 2024 di KPU. Partai reinkarnasi PRD itu akan menjalani verifikasi faktual mulai 1-4 April mendatang.

[-]