Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan bahwa munaslub dilakukan untuk mengubah hasil Munas yang akan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar terus bergulir di publik. Banyak pihak yang berasumsi bahwa isu munaslub tersebut digaungkan untuk mencopot Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dari jabatannya.

Namun hal itu langsung dibantah oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam. Ia mengatakan bahwa munaslub dilakukan untuk mengubah hasil keputusan Musayawarah Nasional (Munas) yang akan mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

"Jadi, Munaslub itu bukan untuk mengganti Pak Airlangga, untuk mengubah keputusan Munas yang menyatakan calon presiden," kata Ridwan seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (25/7/2023).

Diperiksa 12 Jam Terkait Ekspor CPO, Airlangga Hartarto: Saya Menjawab 46 Pertanyaan dengan Baik

Ia lantas mengungkapkan awal mula isu munaslub bergulir di publik. Ridwan mengatakan bahwa awalnya Dewan Pakar Partai Golkar tengah mengadakan rapat rutin di Rumah Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.

Hasil rapat itu, kata dia, tidak menyinggung terkait munaslub. Namun saat itu ada awak media yang mempertanyakan terkait nasib Airlangga apabila tidak disahkan sebagai capres pada bulan Agustus 2023.

"'Pak Ridwan kalau Agustus tidak ada keputusan poros baru atau Pak Airlangga tidak berkoalisi bagaimana?'" kata dia menirukan pertanyaan awak media.

"Saya bilang, keputusan Munas 2019 yang menyatakan Pak Airlangga sebagai calon presiden itu harus dianulir, anulirnya pakai apa? pakai Munas," jawabnya.

Ia pun mengatakan bahwa Munas tidak dapat dilakukan pada sembarang waktu. Meski demikian, pihaknya menyebut ada Munaslub yang bisa mengubah keputusan Munas terkait pencapresan Airlangga Hartarto.

Disisi lain, ia tidak menampik bahwa Munaslub biasanya dilakukan untuk mengganti ketua umum partai. Meski demikian, ia menyebut hal itu bisa saja terjadi tergantung keputusan  DPD Golkar.

"Sangat terbuka, tetapi dewan pakar tidak punya pemikiran untuk mengganti ketua umum," tandasnya.