Informasi Umum

• Jabatan: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI (2009-2014)
• Tempat & Tanggal Lahir: Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 23 Maret 1949

Karir

• 1. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar
• 2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI (2009-2014)
• 3. Sekolah Dasar
• 4. SMP Perguruan Cikini, Jakarta
• 5. SMA di Medan, Sumatera Utara
• 6. Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia
• 7. Penataran P-4 Type A, BP-7 Pusat, Jakarta
• 8. Terpadnas, Lemhas
• 9. Eisenhower Programme, Amerika Serikat.

Pendidikan

• Tidak ada data pendidikan.

Detail Tokoh

Agung Laksono merupakan tokoh politik senior di Indonesia yang lahir di Semarang, 23 Maret 1949. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga kabinet Pembangunan VII yang eksis tahun 1998. Berderet jabatan di ranah politik menghiasai latar belakang kehidupan Agung Laksono, bahkan ia juga aktif di ranah bisnis. Dalam dunia bisnis, ia sempat menggeluti posisi-posisi penting, antara lain: Wakil Komisaris Utama PT. Spinindo Mitradaya/PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP) tahun 1996–1998, pernah menjadi Pimpinan Umum Majalah Info Bisnis selama periode tahun 1994-1998, Direktur Utama PT. Cakrawala Andalas Televisi (AN-TEVE) periode tahun 1993-1998, Komisaris Utama PT. Mapalus Makawanua Charcoal Industry (PMDN) di Bitung, Sulawesi Utara periode tahun 1987 –1998. Dengan pernah menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dalam priode Kabinet Pembangunan VII (1998) selama pemerintahan Presiden Suharto, Agung Laksono merupakan orang yang juga terlibat dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Nama Kabinet Reformasi Pembangunan sebenarnya hanya nama lain dari Kabinet Pembangunan yang berkelanjutan hingga periode tahun 1999-2004. Diantara rentang waktu tersebut, Agung Laksono juga tampil sebagai anggota DPR-RI, ketika ia pensiun dari jabatan, Akbar Tandjung tampil sebagai pengganti dan sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Agung Laksono juga menduduki poisis penting pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2004. Peran Agung Laksono dalam kabinet Indonesia Bersatu, ialah dimulai dari tanggal 7 Desember 2012. Agung Laksono dimintai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung agar bersedia menjadiPelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Andi Mallarangeng. Keputusan ini terjadi dikarenakan Andi Mallarangeng tersangkut paut dengan kasus kasus korupsi proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Keputusan itu dilakukan dalam waktu singkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu agar dapat mencegah Andi Mallarangeng yang mengajukan surat pengunduran diri secara lisan dan tulisan dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahargaa. Tercium niat, bahwa Andi Mallarangeng hendak ke luar negeri, maka untuk mencegah kepergian Andi Mallarangeng dan agar segera dapat diperiksa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menunjuk seseorang yang lebih berkompeten dari Andi untuk menangani masalah kepemudaan dan olahraga di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kondisi mendesak itu, membuat Susilo Bambang Yudhoyono menjatuhkan pilihan pada Agung Laksono, seseorang yang telah berpengalaman menangani bidang tersebut selama Kabinet Pembangunan VII. Ketika Menteri Negara Pemuda dan Olahraga digantikan oleh Roy Suryo sejak tanggal 11 Januari 2013. Agung Laksono dimutasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Pelaksana Tugas Menteri Agama berlaku dari tanggal 28 Mei 2014 sampai kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemukan pengganti yang dinilai tepat, yakni Lukman Hakim Saifuddin. Pengganti resmi ini kemudian dilantik oleh Presiden pada tanggal 9 Juni 2014 untuk menjalankan tugas resmi sebagai Menteri Agama. Peran Agung Laksono di politik masih belum berhenti sampai di sana saja. Setelah berhenti menjalankan tugas di kementerian, Agung Laksono kembali merangkul Partai Golkar lebih erat. Bahkan Golkar sampai mengalami perpecahan internal yakni perbedaan pemutusan ketua umum. Agung Laksono terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Munas Ancol. Peraih gelar Doctor Honoris Causa in International Business, Pittsburgh State University, USA pada tahun 1989 ini mengaku menemui Presiden terpilih, Joko Widodo dalam rangka membahas perpecahan di dalam kepengurusan Partai Golkar. Pasalnya, Aburizal Bakrie juga mengklaim menjadi Ketua Umum yang sah dari Partai Golongan Karya versi Munas di Bali. Hasil pertemuan dibeberkan oleh Agung Laksono sebagai berikut:"Beliau mengikuti proses meskipun tidak intervensi. Kok, tidak selesai-selesai persoalan yang terjadi di internal Golkar? Lalu beliau bertanya apa sudah ada konsep, cara menyelesaikannya," kata Agung menirukan pertanyaan yang terlontar dari Presiden. Agung menyampaikan kepada Jokowi di Istana Merdeka, Senin, 11 Januari 2016 bahwa akan ada satu solusi untuk mengakhiri konflik kepengurusan. Ia bermaksud menggelar musyawarah nasional luar biasa di mana kubu Aburizal Bakrie juga akan ikut serta di dalamnya untuk membahas nasib Partai Golongan Karya ke depannya. Di sisi lain, Aburizal Bakrie menolak diadakannya musyawarah nasional, alasannya dikemukakan berlandaskan pada AD/ART partai. "Kalau munaslub hanya bisa dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari 34 DPD provinsi seluruh Indonesia. Jadi munas bersama tidak bisa, munaslub gagal karena menghormati AD/ART," ungkap Aburizal Bakrie, pada Tempo di hari berikutnya setelah pertemuan Agung Laksono dengan Presiden. Agung Laksono mengungkap pertemuan di Istana Negara dengan Presiden bukanlah atas permintaannya, melainkan Presiden sendirilah yang mengundangnya ke Istana. Pembahasan yang muncul dalam pertemuan itu ternyata mengenai munculnya dua kubu di tubuh partai bergambar pohon beringin itu. Partai dengan ikon warna kuning dan pohon beringin itu sekarang memiliki dua kubu, yaitu kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Maka, ke depan, diramalkan hal ini akan membingungkan pemilih jika terus berlanjut sampai pemilihan umum selanjutnya. Pada akhirnya, sesepuh Golkar seperti Jusuf Kalla dan BJ Habibie ikut turun tangan dalam menangani permasalahan internal itu. Agung Laksono berkeyakinan, membntuk tim transisi dan menggelar Musyarawarah Nasional selambat-lambatnya Maret dapat menyelamatkan Golkar sampai di masa depan. "Pak Habibie sebagai pelindung maupun Pak JK sebagai ketua dan tokoh-tokoh senior lain seperti Pak Ginanjar, Pak Emil Salim maupun Pak Abdul Latif, saya yakin mereka mendukung terhadap apa yang diputuskan,” terang Agung. "Senior-senior itu saya haqqul (sangat -red) yakin mereka tak minat kuasai partai. Saya yakin mereka tidak mau jadi ketum partai," imbuh Agung Laksono. Melihat adanya tim transisi ini, Agung Laksono menyeru pada kubu Aburizal Bakrie agar segera legowo bersedia mengikuti Musyawarah Nasional yang dibentuk sesepuh Golkar, yaitu Jusuf Kalla dan BJ. Habibie. Musyawarah ini tentu saja bertujuan untuk menentukan satu saja kepengurusan sah secara demokratis dari dua kubu. Agung Laksono bersedia menjalankan Musyawarah Nasional Partai Golkar karena ia tidak ingin partai dan anggota partai berada di suasana yang tidak pasti, seperti yang diungkapkannya pada detikcom, Selasa, 19 Januari 2016. "Jangan masuk ke suasana ketidakpastian, ini kami dorong sebab daerah juga sudah snow ball mendukung betul pelaksanaan Munas ini. Jangan sulitkan agenda politik baik di pusat atau daerah (dengan menolak Munas," papar Agung Laksono, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol dan sekaligus peraih penghargaan Adimanggalya Krida - Pembina Olah Raga (2000) dan tanda jasa berupa Bintang Maha Putera Adipradana (1999).