Forum Guru Besar Lintas Profesi (FGBLP) mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan ditunda. Selain itu, merevisi beleid tersebut dengan melibatkan pakar profesional dan pemangku kepentingan.

Perwakilan FGBLP, Laila Nuranna, menyampaikan demikian dalam telekonferensi pers, Senin (10/7), dengan beberapa pertimbangan. Misalnya, RUU Kesehatan mengancam stabilitas sistem kesehatan Indonesia.

"Berbagai aturan dalam RUU [Kesehatan] berisiko memantik destabilitas sistem kesehatan serta mengganggu ketahanan kesehatan bangsa," ucapnya.

Ia mengungkapkan, beberapa pasal dalam RUU Kesehatan tidak kondusif. Itu menunjukkan ketidakberpihakan pada ketahanan kesehatan nasional, termasuk menyangkut pasal tentang organisasi profesi (OP) dan kemudahan tenaga kesehatan (nakes) asing masuk ke Indonesia.

"[Ini] tidak menguntungkan mayoritas masyarakat Indonesia, yang masih harus memerangi kemiskinan," ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) itu.

RUU Kesehatan menuai polemik sejak pertama digodok. Pertentangan jamak disuarakan beragam OP kesehatan, salah satunya Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Sekalipun begitu, DPR selaku inisatornya terus melakukan pembahasan bahkan menyetujui untuk disahkan dalam rapat paripurna. Di Senayan, hanya dua kelompok yang menolaknya, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, rapat paripurna pengesahan RUU Kesehatan bakal digelar pekan ini. Namun, ia belum bisa memastikan jadwalnya mengingat rapat paripurna hanya digelar pada Selasa (11/7) dan Kamis (13/7).