KBRN, Bogor: Komisi 4 DPRD Bogor juga bereaksi terkait protes kegiatan wisuda dari tingkat TK hingga SMA di media sosial. Dinas Pendidikan setempat pun telah diminta klarifikasi, Senin (19/6/2023). 

Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri mengkhawatirkan, kegiatan wisuda hanya pemborosan. Karena itu, Saeful meminta, perlu adanya surat edaran dari Disdik kepada pihak sekolah agar mempertimbangkan pelaksanaan wisuda ini. 

"Harus memahami mengakomodir tidak semua wali murid bisa menerima wisuda. Sehingga jangan sampai kita membudayakan kegiatan teaterikal sebenarnya tidak terlalu urgen dan malah menghabiskan banyak dana," kata Sarful dalam keterangannya ditulis, Selasa (20/6/2023).

Sehingga, lanjutnya, Dinas Pendidiman  harus bisa mengontrol komunitas sekolah agar tidak memberatkan orang tua siswa. Perihal ini, dalam metode pembelajaran terutama saat adanya fenomena wisuda.

"Tetapi lebih kepada esensi pembelajaran pada tingkat sekolah. Mendidik generasi bangsa menjadi cerdas dan berguna untuk Indonesia," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Sujatmiko menjelaskan, kegiatan wisuda ide komite sekolah dan pihak orang tua siswa. Mereka merasa euforia setelah tiga tahun tidak ada kegiatan perpisahan.

"Sehingga dalam tahun ini melakukan kegiatan skala besar di luar sekolah. Kami akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang saat ini berlangsung termasuk penamaan wisuda apakah  tepat dengan konteks pembelajaran," ujar Sujatmiko.

Selama ini, belum ada peraturan resmi dari pemerintah atau kementerian terkait terkair  pelaksanaan seremoni wisuda. Ketentuan terkait itu, dilaksanakan pimpinan lembaga pendidikan atas persetujuan orang tua dan bersifat tidak wajib.

Para orang tua yang keberatan mengadu pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Menristek) Nadiem Makarim. Protes para orang tua disampaikan pada media sosial Instagram Nadiem, namun belum dapat tanggapan.