Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menyiapkan strategi jitu untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri, yakni salah satunya dengan menciptakan marketplace guru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melihat ide ini sangat baik dan dia menyerahkan seluruhnya kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Dia mengaku Mendikbud Ristek telah memberikan paparan kepada dirinya.

"Sudah memaparkan ke kami. Menurut saya bagus ya," tegasnya di DPR RI, Rabu (7/6/2023).

-

-

"Itu tentang rate kebutuhan-kebutuhan yang disekolah. Saya nggak mau ngomentarin kebijakan pak Nadiem," paparnya.

Marketplace guru atau talent pool untuk guru adalah suatu data based atau daftar semua guru-guru yang boleh mengajar, yang nantinya bisa diakses oleh seluruh sekolah di Indonesia.

Seleksi guru nantinya tidak lagi terpusat oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah, namun langsung bisa dilakukan oleh sekolah yang membutuhkan tenaga didik. Artinya rekrutmen guru dalam satu tahun, frekuensinya bisa dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan sekolah.

Adapun kriteria guru yang boleh masuk di dalam marketplace guru tersebut adalah guru-guru honorer yang sudah lulus seleksi, atau calon guru yang sudah lulus pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan yang sudah lulus uji kompetensi dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon guru ASN.

Seperti diketahui, sejak dilaksanakan pada 2021, program 1 juta guru PPPK baru terseleksi 544.292 guru honorer yang diangkat menjadi PPPK. Sehingga pada 2023 masih dibutuhkan 601.386 guru ASN untuk sekolah negeri.

Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menuturkan marketplace ini akan membuat calon guru lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar, tanpa harus menunggu perekrutan secara terpusat sekali setahun.

"Jadi, realtime mengikuti kebutuhan masing-masing di sekolah," kata Nadiem.

Sistem perekrutan guru yang langsung dilakukan oleh sekolah, maka anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang saat ini disalurkan ke pemerintah daerah (pemda) akan langsung ditransfer ke rekening sekolah oleh pemerintah pusat.

"Anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah. Jadi, terpisah dari rekening BOS," tegas Nadiem.

[-]

-

Aturan PNS Makin Berat: Tak Penting Lagi 'Saudara' Pejabat!
(haa/haa)