LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Partai Gerinda mendukung proses hukum kasus Walikota Bandung, yakni Yana Mulyana di KPK.

Sebelumnya diketahui, Yana Mulyana ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT di kota Bandung pada Jumat malam (14/4/2023).

Ketua DPP Partai Gerindra yakni Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya pada Sabtu (15/4/2023) memberi dukungan kepada KPK untuk menindak tegas kepada setiap tindak kejahatan korupsi termasuk pada kader Gerindra.

Baca Juga: Daftar Pejabat yang Diamankan KPK selain Yana Mulyana dalam OTT KPK, Salah Satunya Kadishub Bandung

Sebab dalam keterangannya, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwasanya Ketua Umum Gerindra yakni Prabowo Subianto mempunyai komitmen tegas dalam pemberantasan korupsi.

"Sesuai semangat Ketua Umum kami (Partai Gerindra) yakni, Pak Prabowo Subianto dalam memberantas dan menindak tegas praktek korupsi, Partai Gerindra mendukung penuh langkah-langkah KPK untuk memproses masalah ini (masalah OTT KPK pada Yana Mulyana) sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku," ungkap Sufmi Dasco Ahmad yang dikutip ayobandung.com dari kanal YouTube MetroTV.

Selain itu, Sufmi Dasco Ahmad juga mengatakan bahwasanya Yana Mulyana sudah lama tidak berkomunikasi dengan Partai Gerindra.

Bahkan menurutnya, Yana Mulyana juga sudah lama tidak hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh Partai Gerindra.

Baca Juga: 5 Jenis Mata Uang Asing yang Digunakan Yana Mulyana Sebagai Barang Bukti, Hasil Pemeriksaan KPK!

"Yang bersangkutan (Yana Mulyana) sudah lama tidak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Partai Gerindra, serta dirinya memang sudah lama tidak pernah hadir di acara-acara partai," sambung Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelumnya diketahui bahwa, Walikota Bandung Yana Mulyana yang juga merupakan politikus Partai Gerindra terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Jumat (14/4/3/2023).

"Jadi benar ya, pada Jumat (14/4/2023) tim KPK melakukan kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di wilayah kota Bandung," ungkap Ali Fikri.

Menurut KPK, selain Yana Mulyana ada delapan orang lainnya yang terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa berupa CCTV dan jaringan internet pada program 'Bandung Smart City'.

Baca Juga: Update Kronologi Lengkap Kasus Yana Mulyana, Ini Pasal Hukuman yang Akan Dibebankan

"Termasuk pejabat dinas perhubungan kota Bandung, jadi ada 9 orang totalnya," kata Ali Fikri.

Mengetahui hal ini, Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat mengaku prihatin atas apa yang terjadi pada Walikota Bandung tersebut.***