Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyamakan tindak pidana korupsi dengan virus Covid-19. Hal itu disampaikannya pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2022).

"Kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tahun, sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global," kata Ma'ruf Amin dalam sambutannya.

Ma'ruf menyebut kalau seluruh negara mengakui bahwa korupsi adalah musuh bersama.

"Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian kita," ujarnya.

Baca Juga: CEK FAKTA: KPK Geledah Paksa Rumah Jokowi, Barang Mewah Disita, Benarkah?

Ma'ruf lantas menerangkan bahwa berbagai krisis bisa dilalui dengan sistem pemerintahan dan masyarakat yang bersih. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya untuk menghindari serta mencegah perbuatan korupsi.

"Perjuangan kita untuk pulih dari krisis, yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil kita menangkan apabila kita menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi," kata Wakil Presiden.

Lebih lanjut, ia mengatakan sudah seharusnya sumber daya yang memiliki nilai kekayaan dikelola untuk kepentingan rakyat.

"Bukannya malah memperkaya individu, kelompok atau korporasi," ujarnya.

Selain itu, Ma'ruf juga menyebut kalau korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan.

Baca Juga: Firli Bahuri Sebut Aksinya Diserang Mereka yang Makan Uang Dari Koruptor, Auto Dikuliti Kasus Helikopter Mewah

"Demikian pula, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral," tuturnya.

Karenanya dia menyebut segala upaya untuk pulih dari krisis ekonomi membutuhkan dukungan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

"Segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif," terangnya.

Acara Hakordia hari ini turut dihadiri sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo di antaranya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Yasir Limpo, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauizah, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain itu ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Tampak hadir juga manta Wakil Presiden Jusuf Kalla.