TAGAR.id, Jakarta - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ditjen Politik dan PUM Kemendagri gelar webinar dalam rangka Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Webinar kali ini bertajuk ‘Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Perempuan Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Politik dalam Mendukung Suksesnya Pemilu 2024’. Yang berlangsung secara daring, di Ruang Rapat Gedung F lantai 4, Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 6 Maret 2023. 

Perempuan sejak awal kemerdekaan sudah memberikan kontribusi besar dalam politik untuk itu Ormas khususnya bidang pemberdayaan perempuan diharapkan dapat mengambil momentum dalam pemilu 2024 untuk menguatkan posisi perempuan dalam politik.

Ormas-ormas perempuan ini adalah Candra Dimukanya para kaum perempuan untuk memimpin. Apapun bentuknya, perkumpulan, yayasan, asosiasi, Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM hanya sebagai wadah latihan berorganisasi kemasyarakatan.

Peran itu diantaranya meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu, sebagai calon maupun pemilih, pencegahan pemanfaatan anak dalam memproses kampanye, serta ikut serta dalam pengawasan pemilu.

Ormas Perempuan diharapkan dapat menjadi jalan memfasilitasi kebutuhan negara akan peran perempuan dalam politik.

Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Risandar Mahiwa dalam laporannya menyampaikan, perkembangan terkait dengan keterwakilan perempuan di bidang politik dari hasil pemilu tahun 1999-2019 terjadi peningkatan. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislatif, maupun di lembaga penyelenggara pemilu.

“Jumlah Ormas pada hari ini berjumlah 541.622 Ormas, dimana Ormas perempuan yang bergerak tercatat jumlahnya 437 Ormas, ini menandakan hanya 0,08% dari pada total jumlah Ormas yang ada. Ditjen Politik dan PUM Kemendagri melalui Direktorat Ormas mendorong teman-teman dalam rangka partispasi, berserikat dan berkumpul ditingkat perempuan," kata Risnandar Mahiwa.

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar dalam sambutannya sekaligus membuka acara webinar ini menyampaikan, tujuan pelaksanaan webinar ini adalah bagian dari cara kita partisipasi dan juga melaksanakan undang-undang. Pemerintah khususnya Kemendagri memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan sukses penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

“Sengaja kita angkat tema peran Ormas perempuan dalam rangka peningkatan partisipasi politik dalam mendukung suksesnya pemilu 2024 ini memang penting untuk kita didialogkan kembali. Jadi tema perempuan dan politik itu memang selalu tema menarik dan tentu itu juga menjadi resep-resep ilmiah dan diskursus ilmiah, dan bahkan bahan-bahan riset seluruh dunia," ucap Bahtiar.

Dalam kesempatan ini Bahtiar juga menjelaskan, dari 200 negara di dunia, masalah politik dan perempuan masih menjadi masalah di berbagai negara. 

Maka ini patut kita diskusikan kembali, karena diskusi tentang politik dan perempuan satu tahun terakhir ini di Indonesia datar-datar saja. Jadi sebenarnya kami merasa untuk didiskusikan kembali.

“Penurunan jumlah Ormas atau organisasi pergerakan di bidang perempuan akan menjadi soal juga dalam catatan dibandingkan diawal reformasi dan beberapa tahun terakhir ini. Di Indonesia hanya 0,08% dan bahkan beberapa Negara di dunia praktek-praktek diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam politik ini masih banyak terjadi," terang Bahtiar.

“Ditjen Politik dan PUM Kemendagri punya kewajiban moral dan tugas untuk mendukung, mendorong penguatan Ormas Indonesia. Jangan sampai Ormas-Ormas Indonesia mati. Kalau Ormas itu mati dan perannya melemah maka akan mempengaruhi terhadap kualitas dan mungkin terhadap Indeks Demokrasi Indonesia kita," tandas Bahtiar.

“Ormas-ormas perempuan ini adalah Candra Dimukanya para kaum perempuan untuk memimpin. Apapun bentuknya, perkumpulan, yayasan, asosiasi, Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM hanya sebagai wadah latihan berorganisasi kemasyarakatan. Saya kira menjadi penting untuk kita dorong dan terus digerakkan," pinta Bahtiar.

“Pada jajaran Kesbangpol seluruh Indonesia ditingkat provinsi dan kabupaten/kota saya minta tolong dari webinar ini kegiatan-kegiatan yang terkait tentang perempuan dan politik tolong digerakkan di daerah. Dialog-dialog tetang perempuan dan politik adalah hal yang harus terus diperjuangkan tanpa henti. Ormas perempuan harus dirawat dan ada hal-hal yang masih perlu di sempurnakan," tutup Bahtiar.

Webinar ini dihadiri oleh lebih dari 1000 orang partisipan melalui link zoom dipandu oleh moderator Aprilia Putri. Webinar ini juga disiarkan secara langsung di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang dapat di akses secara umum.

Webinar ini diisi oleh beberapa narasumber yang ahli dibidangnya antara lain adalah Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. Pemerhati Koalisi Politik Perempuanyang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. 

Tenaga Ahli KPU RI, Mega Yuda Rukmana. Anggota DKPP RI, Ratna Dewi Pettalolo. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, Ciput Eka Purwianti. Ketua KOWANI Bidang Politik, Dyah Anita Prihapsari. 

Direktur Eksekutif Algoritma / Dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia, Phil Aditya Perdana. Pakar Komukasi Politik Presidium Asosiasi Ilmuan Komunikasi Politk Indonesia, Lely Arrianie. []