GELORA.CO -Anies Baswedan disebut meneken setidakya tiga surat perjanjian saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada pilkada 2017 lalu.

Surat perjanjian yang pertama diteken bersama Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra yang mendukungnya untuk mencalonkan diri. Surat yang sama juga diteken oleh Sandiaga Uno, yang ketika itu adalah calon wakil gubernur.

Menurut Sandiaga Uno, surat perjanjian ini disusun bersama politikus Gerindra Fadli Zon. Bahkan Fadli menulis tangan perjanjian tersebut dan dibubuhi oleh meterai.

Sandiaga tak merinci isi perjanjian tersebut, tetapi mengatakan bahwa surat itu kini dipegang oleh politikus Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Banyak yang menduga perjanjian itu berisi kesepakatan bahwa Anies akan mendukung jika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden.

Tetapi baik Gerindra maupun pihak Anies Baswedan - yang kini dicalonkan Partai Nasdem, PKS dan Demokrat - sebagai bakal capres di Pemilu 2024- belum buka suara soal perjanjian ini.

Perjanjian kedua adalah terkait pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur dengan Sandiaga Uno. Perjanjian yang kedua ini diungkap oleh Wakil Ketua Umum Gokar Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faizal Uncesored di Youtube, Sabtu (4/2/2023).

Perjanjian ini juga dibuat jelang Pilkada Jakarta 2017. Yang menyusun antara lain Erwin Aksa sendiri dan pengacara Sandiaga, Rikrik Rizkiyana.

Surat perjanjian ini dibuat atas dorongan paman Erwin Aksa, yakni politikus gaek Jusuf Kalla. Menurut Erwin perjanjian pembagian tugas serupa pernah dibuat Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla saat keduanya mencalonkan diri di pemilihan presiden 2004 silam.

Ketiga adalah surat perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Adanya perjanjian ini juga diungkap Erwin Aksa di tayangan Akbar Faizal.

Erwin mengatakan Anies Baswedan meneken surat untuk meminjam uang sebesar Rp 50 miliar dari Sandiaga Uno di Pilkada 2017. Uang itu digunakan untuk membiayai logistik Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Surat perjanjian hutang-piutang ini disusun oleh RikRik, yang belakangan diangkat menjadi Komisaris Perumda Pasar Jaya saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Baik Anies Baswedan maupun Sandiga Uno belum menjelaskan tentang dua surat perjanjian terakhir di atas. Akbar Faizal sendiri mengatakan akan mengundang Anies dan timnya untuk memberikan klarifikasi.