Muhaimin menilai ada waktu efektif untuk berkampanye pada bulan Ramadhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, keputusan mengenai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar. Kewenangan itu termasuk mengenai ihwal usulan pendeklarasian dilakukan sebelum Ramadhan.

"Apa yang disampaikan Cak Imin tentunya juga harus disepakati dengan Pak Prabowo. Jadi, kalau Cak Imin itu berkeinginan seperti itu, tentunya kedua belah pihak juga sudah sama-sama paham bahwa dengan kesepakatan yang tertulis," ujar Dasco di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Menurut dia, Muhaimin pasti akan mengomunikasikan usulan tersebut kepada Prabowo. Dalam komunikasi keduanya, ia yakin Prabowo dan Muhaimin juga mempertimbangkan waktu pendeklarasian capres-cawapres.

"Tentunya memang limitasi waktu itu harus ada karena kan juga yang namanya pilpres juga ada limitasi, soal pendaftaran, persiapan, dan lain-lain," ujar Dasco.

"Saya pikir nanti pasti kedua orang ini akan bicara tentang apa-apa yang menjadi aspirasi dari konstituen PKB atau kiai-kiai PKB," sambung wakil ketua DPR itu.

Sebelumnya, Muhaimin mengatakan, salah satu hasil Ijtima Ulama Nusantara adalah harapan agar pasangan capres-cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya segera diumumkan. Pengumuman itu diharapkan terealisasi sebelum Ramadhan.

"Kiai-kiai kan membatasi kita bukan untuk apa-apa, membatasi supaya start kampanyenya itu kalau bisa paling akhir sebelum bulan Ramadhan karena di bulan Ramadhan itu nanti adalah bulan-bulan di mana sangat efektif untuk berkampanye," ujar Muhaimin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

"Sehingga kita berharap sudah ada keputusan siapa capres siapa cawapres itu, para kiai berharap sebelum Ramadhan," sambungnya.

Ia mengatakan, koalisinya dengan Partai Gerindra terus berkembang. Setelah membentuk sekretariat bersama (sekber), keduanya akan membentuk tim ahli yang mengkaji perpolitikan jelang 2024. "Koalisi berjalan terus, akan membuat tim ahli untuk mengkaji berbagai desain politik dan pemerintahan 2024," ujar Muhaimin.