JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari  yang berbicara soal peluang pemilihan legislatif (pileg) akan dilakukan secara proporsional tertutup pada Pemilu 2024 dikritik langsung oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

"Saudara Hasyim dalam kapasitas apa mengeluarkan pernyataan seperti itu," ujar Doli di Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Menurutnya Hasyim tak seharusnya mengeluarkan pernyataan tersebut karena posisinya sebagai ketua KPU hanya pelaksana tugas undang-undang.

Jelang Pengumuman Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu, KPU Diminta Profesional dan Bebas dari Intervensi

"KPU adalah institusi pelaksana Undang-Undang. Sementara bila ada perubahan sistem pemilu itu artinya ada perubahan Undang-Undang. Perubahan UU hanya terjadi bila ada revisi UU, terbitnya Perpu, yang melibatkan DPR dan pemerintah atau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi," jelas Doli.

Doli mengungkapkan memang dirinya telah mendapatkan informasi adanya pihak yang sedang mengajukan Judicial Review (JR) terkait soal sistem Pemilu.

Atas hal tersebut, Doli menilai Hasyim seakan mendukung proses judicial review dan berpihak kepada pihak yang mengajukan perkara.

"Pertanyaaan selanjutnya apakah Hasyim menjadi bagian yang mendorong pihak yang mengajukan JR tersebut ?. Atau apakah Mahkamah Konsitusi (MK) sudah mengambil keputusan yang cuma Hasyim yang tahu ?," tanya Doli.

Dalam hal ini, Doli juga berharap kepada MK untuk tetap mengambil posisi yang netral, objektif, dan memahami posisi UU Pemilu yang sangat kompleks.

Politisi Golkar ini menuturkan pembahasan UU Pemilu, Partai Politik, dan UU Politik lainnya sangat terkait dengan pembangunan dan masa depan siatem politik dan demokrasi di Indonesia.

"Antara satu pasal dengan pasal yang lain sangat terkait dan mencerminkan kemajuan sistem politik dan demokrasi kita. Jadi kalaupun mau dirubah, harus melalui revisi UU yang harus dilakukan kembali lagi kajian yang serius. Karena itu akan menyangkut masa depan sistem politik dan demokrasi Indonesia," tukasnya.