Bakal calon presiden (bacapres) Partai Nasdem, Anies Baswedan diketahui sempat dilaporkan ke Bawaslu adalah Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) karena dituduh melakukan kampanye di rumah ibadah dan kampanye colongan. 

Oleh karena itulah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan membuat regulasi baru untuk mendefinisikan dan membatasi praktik kampanye di luar jadwal resmi alias kampanye colongan tersebut. 

"Aturan (terkait kampanye di luar jadwal) belum ada, kita lagi ngobrol sama Pak Afif, targetnya Desember atau Januari selesai dibuat peraturan itu," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/12). Afif yang dimaksud adalah Mochammad Afifuddin, Komisioner KPU RI.

Baca Juga: Elektabilitas Ganjar Kalahkan Anies, PDIP: Gak Cukup, Keputusan Capres 2024 Tetap di Tangan Megawati

Bagja menjelaskan, regulasi itu diperlukan karena masa kampanye resmi baru akan dimulai pada 28 November 2023. Di sisi lain, saat ini sudah ada partai politik peserta pemilu, bahkan sudah ada partai yang punya bakal capres. 

Rentang waktu antara saat ini hingga masa kampanye resmi dimulai itu rentan dimanfaatkan untuk kampanye terselubung. Karena itu, dibutuhkan regulasi untuk mencegah aksi curi start kampanye.

"Harus kita atur supaya pemilu kita kondusif dan supaya tidak ada yang mendapat privilege yang begitu besar, kan prinsip pemilu adalah non diskriminasi," ujar Bagja. 

Baca Juga: Setelah Ruhut Serang Bertubi-Tubi, Anies Muncul Kasih Komentar Menohok: Sampaikan....

Komisioner Bawaslu RI Puadi juga memberikan penjelasan terkait isu kampanye colongan ini. Dia meminta partai politik tidak mengampanyekan nomor urutnya ke publik sebelum jadwal kampanye dimulai. 

"Kalau sekarang mau sosialisasi nomor urut, seharusnya hanya ke internal partai," katanya. 

Baca Juga: Anies Baswedan Dituding Curi Panggung, Mantan Dosen UI: Memang, Masa Nyolong APBN?

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty