Revisi UU IKN terkesan untuk menutupi kesalahan perencanaan dan pembiayaan IKN yang serampangan

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Keputusan pemerintah merevisi Undang-undang Ibu Kota Negara atau UU IKN menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari Anggota Komisi V DPR, Irwan Fecho.

Dia menilai usaha pemerintah melakukan revisi UU IKN terkesan untuk menutupi kesalahan perencanaan dan pembiayaan IKN yang serampangan.

"Tentu ini sangat disesalkan mengingat pembiayaan IKN melalui APBN sudah berjalan sejak 2022 dan juga tahun depan baru pemerintah mau sediakan aturannya," ujar Fecho di Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Arief Poyuono: Pilpres 2024 Bakal Dimenangkan Paslon yang Berani Batalkan IKN Baru

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini menyebut bahwa pemerintah terlalu memaksakan penggunaan APBN tanpa ada batasan yang jelas dan tegas berapa yang akan digunakan.

Menurutnya pernyataan Menkumham Yasona yang mengakui UU IKN direvisi agar pemerintah dapat menggunakan APBN untuk mendanai IKN telah membuktikan bahwa pemerintah tidak yakin IKN didukung investasi swasta apalagi dari investasi asing.

Fecho melanjutkan bahwa hal ini berbeda dengan janji Presiden Jokowi yang hanya akan menggunakan 20% APBN dari total dana Rp 486 triliun.

"Janji pemerintah untuk menggunakan 80% pembiayaan IKN melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD. Sebelumnya bahkan Kementerian Investasi mencatat bahwa Uni Emirat Arab telah merealisasikan investasinya senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 299,84 triliun (kurs: Rp 14.992)," urai Fecho.

Politisi menjelaskan bahwa saat kunjungannya bersama Banggar DPR ke Dubai dan Abu Dhabi.

Dirinya berkesempatan langsung tanya  dengan pihak Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) juga Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ).

"Saya tanya, Presiden Indonesia telah menetapkan ibu kota baru di Kalimantan Timur.  Pertanyaan saya, apakah ada rencana partisipasi investasi dalam pembangunan infrastruktur di IKN?," ungkap Fecho.

"Jawab mereka semua adalah Tidak ada. Mereka justru mempertanyakan pemerintah mau bikin apa, peta jalan  investasinya apa? Mereka belum melihat sesuatu dari IKN ini," imbuhnya.

Fecho beranggapan jika hal ini benar artinya data investasi swasta oleh pemerintah terkait IKN merupakan suatu pembohongam.

"Ya bisa dikatakan itu harapan palsu bagi rakyat. Sehingga janji hanya 20% APBN untuk IKN ini patut diawasi mengingat APBN juga masih dibutuhkan untuk pembangunan yang merata di seluruh tanah air Indonesia," tukasnya.