RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar turut mengomentari pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil terkait protes Dana Bagi Hasil (DBH). 

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini berujar, pernyataan Adil sebaiknya tidak direspon berlebihan, namun lebih baik dijadikan bahan perbaikan. 

"Apa yang disampaikan Bupati Meranti hendaknya kita jadikan bahan perbaikan ke depan," kata Gus Muhaimin di Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. 

Gus Muhaimin menyatakan, keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan yang disampaikan Muhammad Adil merupakan kritik yang wajar dan menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah pusat. 

Sebab itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong semua pihak untuk tenang dan tidak menyerang balik Muhammad Adil. 

"(Pernyataan Adil) jadikan kritik membangun melalui evaluasi terus menerus. Jangan dihajar balik ya," tutup Gus Muhaimin. 

Marahnya Muhammad Adil dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut bukanlah tanpa sebab. Ia marah karena Kemenkeu memberikan dana bagi hasil (DBH) yang nilainya kecil atas produksi minyak Meranti. 

Protes ini dilayangkan oleh Adil di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu), Luky Afirman, dalam acara yang digelar di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru. 

Pada awalnya, Adil menerangkan DBH yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp 114 miliar yang didasarkan pada perhitungan harga minyak 60 dollar AS per barel pada 2022. 

Dari situlah, Adil lantas mengungkit-ungkit pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan harga minyak dunia mengalami kenaikan 100 dollar AS per barel dalam pembahasan APBD 2023. 

"Tapi kenapa minyak kami bertambah, lifting-nya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta?" ungkap Adil.