Bisnis.com, JAKARTA – Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka peluang untuk rujuk dan membangun berkoalisi bersama. Namun, drama pengesahan RKUHP justru membuat hubungan keduanya kembali renggang.

Pekan lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon melempar wacana koalisi antara partainya dan PKS. Dia berharap kedua partai dapat kembali bersatu untuk menghadapi Pilpres 2024.

Memang, Gerindra dan PKS kerap kali satu hati soal pemimpin yang ingin mereka usung dalam ajang pemilu. Pada Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019, mereka selalu berkoalisi mendukung calon pemimpin yang sama.

Namun demikian usai Pilpres 2019, PKS dan Gerindra berseberangan jalan. Gerindra meninggakan PKS sendirian di kubu oposisi. Sementara itu, Gerindra memilih masuk koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski begitu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya tak pernah ‘bercerai’ dengan PKS, meski kini beda pendirian soal dukungan ke pemerintah.

“Kita kan enggak pernah cerai [Gerindra dan PKS]. Namanya partai politik kita semua berteman, komunikasi juga masih sering dilakukan, apalagi di DPR ini ya,” ujar Dasco kepada awak media di Gedunng Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Ajakan Rujuk Koalisi

Menanggapi wacana yang dilempar para elite Gerindra tersebut, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan pihaknya tak akan langsung menutup pintu kesempatan.

Meski demikian, Kholid mengatakan keadaannya kini berbeda—tak seperti pada Pilpres 2014 dan 2019. Terang-terangan, dia mengatakan PKS tak ingin kembali mengusung Prabowo Subianto. Sementara itu, Gerindra ingin kembali mengusung ketua umumnya tersebut.

Oleh sebab itu, menurut Kholid, jika ingin kembali berkoalisi bersama maka Gerindra yang harus bergabung ke Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat. Koalisi tersebut diyakini ingin mengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.

“Kalau 2014 dan 2019 kami kan sudah pernah mendukung Pak Prabowo Subianto yang merupakan ketua umum Gerindra. Nah untuk 2024 saatnya bergantian, giliran Gerindra yang kami ajak untuk ikut pilihan dari PKS nanti jika nanti Koalisi Perubahan jadi dideklarasikan,” jelas Kholid saat dikonfirmasi, Senin (5/12/2022).

Meski begitu, Gerindra secara implisit menolak ajakan PKS untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan. Dasco menegaskan, seluruh kader Gerindra sudah sepakat untuk mengusung kembali Prabowo jadi calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024.

“Ya kalau kita kan amanat rapimnas [rapat pimpinan nasional] sudah jelas dan pasti, bahwa capres dari Gerindra adalah Prabowo Subianto,” jelas Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Meski begitu, Gerindra tetap membuka partai politik lain untuk bergabung dengan koalisi mereka. Saat ini, Gerindra baru berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bahkan, lanjutnya, Gerindra sudah melakukan penjajakan ke beberapa partai politik. Oleh sebab itu, Gerindra ingin PKS yang bergabung ke koalisi mereka, bukan sebaliknya.

“Kalau ada yang mau mengajak kita bergabung, kita balik saja, mengapa enggak ikut bergabung bersama kami?” ujar wakil ketua DPR itu.

Adu Mulut Soal RKUHP

Di samping drama saling ajak gabung koalisi itu, Gerindra dan PKS juga kembali menunjukkan drama saat pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna DPR, Selasa (6/12/2022) kemarin.

Saat itu elite Gerindra, Dasco, sedang memimpin rapat. Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis ingin menyampaikan beberapa catatan sebelum RKUHP disahkan.

Salah satunya terkait pasal 218 dan 219 tentang pidana penghinaan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, pasal tersebut sangat anti-demokrasi. Bahkan, Iskan mengatakan akan menggugat pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya enggak penting sudah diputuskan,” ujar Iskan dalam sidang paripurna DPR, Selasa (6/12/2022).

Di tengah-tengah penyampaian pendapat, Dasco menginterupsi Iskan. Menurutnya, catatan Fraksi PKS sudah diterima pimpinan DPR. Dasco menekankan, Fraksi PKS sudah sepakat pengesahan RKUHP.

“Fraksi PKS  sudah sepakat dengan catatan. Catatan sudah diterima,” ujar Dasco.

Namun, Iskan tak terima penyampaian pendapatnya dipotong di tengah-tengah. Dia menekankan punya hak berbicara selama tiga menit. Bahkan, Iskan sempat menyebut Dasco sebagai seorang diktator.

“Ini hak saya berbicara, jangan kamu jadi diktator di sini,” kata Iskan.

Adu mulut kedua terus berlanjut beberapa menit hingga akhirnya Iskan memilih keluar dari rapat, yang dipersilahkan Dasco.

Drama di pengesahan RKUHP tersebut turut dikomentari Ketua Fraksi PKS MPR Tifatul Sembiring. Menurutnya, sangat tak elok apa yang dilakukan Dasco. Seharusnya, lanjut Tifatul, Dasco membiarkan saja Iskan menghabiskkan jatah tiga menitnya berbicara.

Bahkan, mantan presiden PKS sampai menyinggung wacana koalisi antara Gerindra dan partainya.

"Gitu mau koalisi?" cuit Tifatul di Twitter-nya, @tifsembiring, Selasa (6/12/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :