JawaPos.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan terkait penunjukan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Penunjukan calon Panglima TNI ini dilakukan menyusul akan pensiunnya Jenderal Andika Perkasa pada 21 Desember 2022. “Saya pikir itu nggak dipermasalahkan, karena kan kewenangan dari Presiden. Yang sudah-sudah juga memang satu nama,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Sebab, dalam surat presiden (Surpres) yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Menses) Pratikno kepada DPR, hanya tertulis KSAL Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI. Mengingat, TNI memiliki tiga matra yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Namun, Jokowi menunjuk Yudo Margono dari matra TNI AL untuk menjabat Panglima TNI.

“Saya sudah sampaikan kemarin, tiga kepala staf sama-sama memenuhi kriteria, menurut kita masing-masing terbaik di institusinya,” ucap Dasco.

Meski demikian, DPR belum memutuskan waktu untuk menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan kepada Yudo Margono. Dasco mengaku, pimpinan DPR pada pekan ini masih banyak kesibukan.

“Hasil komunikasi dengan para pimpinan mengenai Rapim dan Bamus kemungkinan bukan minggu ini, karena pimpinan masih ada kesibukan waktunya belum bisa disesuaikan, jadwal ibu Ketua DPR dan pimpinan yang lain untuk bisa menyesuaikan jadwal,” ujar Dasco.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono ditunjuk menjadi Panglima TNI baru mengantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.

“Nama yang diusulkan Bapak Presiden Jokowi untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono yang saat ini menjabat sebagai KSAL,” ucap Puan.

Puan mengatakan, pihaknya akan menugaskan komisi terkait dalam hal ini Komisi I DPR RI untuk melakukan mekanisme dan prosedur sesuai dengan Undang Undang.

“Dengan diterimanya surpres, Bapak Yudo bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian melaksanakan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan),” pungkas Puan.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan