LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai janji Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas untuk mengangkat satu juta guru ASN PPPK hanya tinggal janji. P2G menilai pemerintah meng-ghosting para guru honorer.

"Lagi-lagi para guru honorer di-ghosting oleh pemerintah. Janji mengangkat satu juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang. Belum lagi guru madrasah swasta yang ga bisa ikut, terkesan diskriminatif," ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, lewat keterangannya, Kamis 24 November 2022.

Satriwan menambahkan, semestinya dalam tiga tahapan proses seleksi guru PPPK sudah tuntas pada tahun 2021. Namun, hingga November 2022 pemerintah baru membuka tahapan yang ketiga, berarti ada keterlambat satu tahun.

Baca Juga: Catat Tanggal Seleksi Tertulis PPK Pemilu 2022, Intip Bocoran Soal Wawancara Agar Lulus Menjadi Panitia Adhoc

Sementara itu, dirinya menjelaskan bahwa ada ketidak jelasan bagi nasib 193 ribu guru honorer yang tidak mendapat formasi. Bahkan sebagian dari mereka sudah tidak lagi mengajar karena dipecat yayasan.

Satriwan menilai, skema P1, P2, P3, dan umum dalam seleksi guru PPPK tahapan ketiga justru menimbulkan ketidakadilan baru. Terlebih, 193 ribu guru honorer P1 banyak yang turun level ke P2.

Padahal, menurutnya permasalahan terkait formasi bagi 193 ribu guru honorer seharusnya sudah tuntas dan ditempatkan oleh pemda. Pansel menyelesaiakan 193 ribu guru P1 yang belum beres kemudian membuka seleksi bagi guru P2 dan P3.

P2G berharap Presiden Joko Widodo turun tangan menuntaskan carut-marut pengelolaan guru honorer di tanah air. Termasuk juga menuntaskan persoalan seleksi guru PPPK dan manajemen PPPK yang masih banyak permasalahan hingga saat ini. Menurutnya, guru masih jauh dari kata sejahtera.

Baca Juga: 127 Ribu Guru Honorer Pastikan Diangkat Jadi PPPK 2022, Segini Gaji per Bulan yang Diterimanya

"Pak Presiden pernah punya legacy baik di masa lalu, tercatat dalam sejarah guru memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Semoga Pak Presiden juga meninggalkan legacy kebaikan serupa, di akhir masa periode beliau sebelum 2024 nanti,” ungkapnya.

Satriwan menilai, guru honorer masih jauh dari kesejahteraan. Padahal, saat ini negara berutang besar kepada para guru honorer, yang berjumlah lebih dari satu juta orang. Mereka digaji rata-rata Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta perbulan, itu masih jauh di bawah UMP/UMK daerah.

Menurutnya, berdasarkan pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Kebutuhan guru ASN di sekolah negeri sampai 2024 di Indonesia sebanyak 1,3 juta. Sedangkan pada 2021 membutuhkan 1.002.616 guru ASN PPPK secara nasional.

Baca Juga: Uang Rp100 Triliun di Rekening Brigadir J punya Ferdy Sambo? Ini Klarifikasi Pihak Bank

Terakhir dirinya menambahkan bahwa Indonesia tengah mengalami kekurangan guru ASN di sekolah negeri. Saat ini, dalam menopang proses dan keberlanjutan pembelajaran di sekolah banyak dilakukan oleh tenaga Guru Honorer. ***