DPR akan segera menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) Panglima TNI dengan cepat sesuai dengan mekanie yang ada. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya membuka kemungkinan untuk memroses surpres saat masa reses DPR mendatang dengan lebih dulu mengupayakan dilakukan sebelum masa reses tiba.

"Mekanisme di DPR kan ada, tapi kita nanti minta supaya surat diproses sesuai dengan mekanisme tapi dengan waktu yang cepat. Kemungkinan (saat reses) itu terbuka karena mengingat waktu yang kita mau reses ini kan tanggal 15 Desember," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11) 

Dasco menegaskan bahwa siapa pun nama pengganti Panglima TNI yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hak prerogatif nya sebagai seorang presiden. Menurutnya, ketiga kepala staf TNI memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai panglima TNI.

"Sepanjang kepala staf itu masih aktif, tentunya terbuka semua kemungkinan untuk menjadi panglima TNI karena itu adalah hak prerogatif dari pada presiden. Kan, tidak ada ketentuan tertulis bahwa panglima TNI itu harus dari mana".

Dasco menilai kepentingan situasi dan kondisi saat ini maupun ke depan lebih penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan panglima TNI, alih-alih berfokus pada pergantian matra. Dasco juga menampik pula argumentasi panglima TNI lebih cocok diemban oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) lantaran agenda pengamanan Pemilu 2024.

Pengamanan pemilu merupakan tugas bersama berbagai pihak di pemerintahan, mulai dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, hingga kepolisian. 

"Sehingga kalau kita ngomong pengamanan pemilu itu sangat tergantung, misalnya, salah satu unsur yang dijadikan panglima TNI saya pikir enggak juga," kata Dasco. (OL-6)