Bojonegoro (beritajatim.com) – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) terus dievaluasi. Agar lebih efektif pemkab membuat kebijakan layanan adminduk berbasis desa dimana warga dapat mengurus dokumen adminduk di tingkat pemerintah desa, Kamis (17/3/2022).

Dengan kecepatan dan kemudahan mengurus adminduk ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran semua pihak akan penting dokumen kependudukan serta meningkatkan pelayanan adminduk sejalan dengan perkembangan teknologi. Kedepan, dia berharap segera bisa menggunakan kemajuan teknologi atau sistem aplikasi.

“Jadi warga datang ke kantor Pemdes sudah tinggal mengambil dokumen aslinya. Minimal pengajuan bisa dilakukan menggunakan handphone, nanti di Pemdes tinggal mengambil hasilnya. Bagi yang sudah siap secara mindset menggunakan IT (aplikatif minded). Diharapkan Dewan TIK dapat membantu pembuatan aplikasinya,” ujar Bupati Anna.

Bupati Anna juga menegaskan, banyak benefit dari penggunaan aplikasi. Masyarakat tidak perlu repot-repot ke kantor kecamatan, tidak perlu repot menunggu. Dengan berbasis IT layanan adminduk didekatkan ke basis desa.

“Melalui ini Dukcapil kami dorong masuk inovasi tahun 2022. Kami ingin cukup dari desa warga dapat mengambil dokumen kependudukan. Kalau bisa menggunakan QRCode sudah menjadi bagian dari identitas. Karena kedepan semuanya cukup memakai identitas seperti QRCode, tidak harus membawa dokumen fisiknya,” terangnya.

Bupati Anna berharap nantinya aplikasi adminduk tersebut benar-benar bagus, jangan sering-sering error yang menyebabkan pengajuan tertolak sistem. Sehingga banyak cara di dalam pemerintah memuaskan dan memberikan kemudahan pada warganya. Termasuk memberikan kemudahan pelayanan kependudukan berbasis desa.

“Satu menggunakan manual, kedua agar disiapkan sistem aplikasinya. Dimana jika terjadi error aplikasi bisa cara manual. Nanti Dukcapil akan dibantu oleh Dewan TIK Bojonegoro. Dengan demikian dapat memberikan kemudahan dan benefit dalam pelayanan yang baik kepada masyarakat,” pungkas Bupati Anna.

Sementara itu Ketua Dewan TIK, Boedy Irhadtanto menekankan perlunya transformasi digital dimana hal ini memerlukan SDM di tingkat kecamatan dan desa dengan kemampuan yang baik. Apa yang dilakukan oleh Dukcapil memberikan pelayanan sampai tingkat desa merupakan bentuk transformasi digital, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut Boedy menjelaskan, dalam bertransformasi digital perlu disiapkan 3 hal yaitu infrastruktur jaringan (internet), aplikasi dan sistem penyimpanannya, serta SDM dan budaya kerjanya, mindset harus diubah ke pola digital. Selain itu, aplikasi tersebut juga harus memiliki keberlanjutan. Mindset yang harus dibangun bahwa kedepan sistem digital akan terintegrasi dalam Satu Data

“Contoh sederhananya sampai saat ini meskipun sudah menerapkan E-KTP tapi masih sering diperlukan fotocopy KTP. Seharusnya sudah penuh digital. Sisi lain aplikasi yang dibangun untuk mendukung transformasi digital untuk proses bisnisnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan utama pelayanan,” pungkasnya. [lus/but]