Anwar Usman
Informasi Umum
- Jabatan: Ketua Mahkamah Konstitusi (2018-2020)
- Tempat & Tanggal Lahir: Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, 31 Desember 1956
Karir
- 1. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke-5
- 2. Ketua Mahkamah Konstitusi (2018-2020)
- 3. Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta (1984)
Pendidikan
- Tidak ada data pendidikan.
Detail Tokoh
Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. adalah seorang hakim konstitusi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ke-5. Anwar Usman Mengawali karier sebagai seorang guru honorer pada 1975. Sukses meraih gelar Sarjana Hukum pada 1984, Anwar mencoba ikut tes menjadi calon hakim. Keberuntungan pun berpihak padanya ketika ia lulus dan diangkat menjadi Calon Hakim Pengadilan negeri Bogor pada 1985. Di Mahkamah Agung, jabatan yang pernah didudukinya, di antaranya menjadi Asisten Hakim Agung mulai dari 1997 – 2003 yang kemudian berlanjut dengan pengangkatannya menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003 – 2006. Lalu pada 2005, ia diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.Pada April 2018, Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk jabatan periode 2018 hingga 2020. Keputusan Pemilihan Ketua MK ini diambil dengan voting berdasarkan suara terbanyak dalam Rapat Pleno Hakim Konstitusi (RPH) yang terbuka untuk umum.Dari voting tersebut muncul dua nama Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman dan Suhartoyo. Adapun hasil voting tersebut adalah; Hakim Konstitusi Anwar Usman mendapat lima suara dan Hakim Konstitusi Suhartoyo mendapatkan empat suara. Dalam pemilihan ini, setiap hakim konstitusi berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai Ketua MK.
Berita Terkait
No | Judul | Tanggal | Media | Action |
---|---|---|---|---|
1561 | MK Kukuhkan Perppu Ciptaker, Said Iqbal Ancam 5 Juta Buruh Mogok Kerja | 3/10/2023 | Detik.com | Lihat Berita |
1562 | 4 Hakim "Dissenting" soal MK Putuskan UU Ciptaker Konstitusional | 3/10/2023 | Kompas.com | Lihat Berita |
1563 | MK Sebut UU Ciptaker 2023 Tak Perlu Partisipasi Publik Berarti karena dari Perppu | 3/10/2023 | Kompas.com | Lihat Berita |
1564 | MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak | 3/10/2023 | Merahputih.com | Lihat Berita |
1565 | Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Putusan MK Terkait Omnibus Law Tak Sesuai Ekspektasi | 2/10/2023 | Merahputih.com | Lihat Berita |