Yusril Ihza Mahendra
Informasi Umum
- Jabatan: Ketua Umum Partai Bulan Bintang (2015)
- Tempat & Tanggal Lahir: Manggar, Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia, 5 Februari 1956
Karir
- 1. Pengacara Ihza & Ihza Law Firm (2011-2016)
- 2. Pengajar Akademi Ilmu Pemasyarakatan (1983-1983)
- 3. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (1999-2001)
- 4. Menteri Sekretaris Negara (2004-2007)
- 5. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (2015)
- 6. Sarjana Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1978-1983)
- 7. Master Social Science, University of the Punjab (1983-1985)
- 8. Doktor Politic Science, University Sains Malaysia (1988-1993)
Pendidikan
- Tidak ada data pendidikan.
Detail Tokoh
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., lahir di Belitung Timur, 5 Februari 1956 (63 tahun). Ia seorang pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, dan intelektual. Gelar pendidikan tertinggi di University Sains Malaysia dengan gelar Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik. Ia diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di UI. Di bidang politik, bersama para reformis muslim, dia mendirikan Partai Bulan Bintang. Partai sebagai pewaris Partai Masyumi ini digagas oleh 22 Ormas Islam. Yusril duduk sebagai ketua umum PBB dari tahun 1998 hingga 2005. Dalam Pemerintahan, Yusril pernah menjabat menteri di 3 kabinet: Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Presiden Abdurrahman Wahid), Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Presiden Megawati Soekarnoputri), Menteri Sekretaris Negara (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono).
Berita Terkait
No | Judul | Tanggal | Media | Action |
---|---|---|---|---|
1601 | Lembaga yang Harus Memperbaiki UU Cipta Kerja itu DPR | 8/1/2023 | Tirto.id | Lihat Berita |
1602 | Yusril Ihza Mahendra: Diterima atau Ditolak, Perppu Ciptaker Akan ke DPR Dulu | 8/1/2023 | Rmol.id | Lihat Berita |
1603 | Peneliti: Tidak ada kudeta konstitusi dalam penetapan Perppu Ciptaker | 7/1/2023 | Antaranews.com | Lihat Berita |
1604 | MK Tak Berwewenang Uji Perppu Cipta Kerja Sebelum Disahkan DPR | 7/1/2023 | Jawapos.com | Lihat Berita |
1605 | MK dinilai tidak berwenang menguji Perppu Cipta Kerja | 7/1/2023 | Alinea.id | Lihat Berita |