DPR menyetujui pembentukan kementerian yang khusus mengurusi ibadah haji dan umrah pada Selasa (26/8/2025). Landasan hukumnya adalah Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang disahkah DPR pada Selasa itu.

Beleid baru ini memuat ketentuan tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang menggantikan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Tugas kementerian baru ini menyelenggarakan layanan ibadah haji dan umrah.

Usulan dan aspirasi dari berbagai pihak tentang urgensi menjadikan urusan haji dan umrah di bawah wewenang satu kementerian khusus sebenarnya sudah lama timbul tenggelam. 

Usulan dan aspirasi ini menguat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan kemudian diikuti keputusan politik membentuk kementerian khusus yang fokus mengurusi haji dan umrah.

Ikhtiar ini layak diapresiasi dan disambut baik sebagai langkah memperbaiki kualitas penyelenggaraan dan layanan ibadah haji maupun umrah. Indonesia adalah negara dengan jemaah haji tergolong besar sehingga selalu menjadi perhatian khusus pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 

Pada musim haji 2024 Indonesia mendapat kuota 221.000 orang, kemudian ditambah 20.000 orang. Sedangkan pada 2025, total kuota haji Indonesia 221.000 orang. Kementerian Agama mencatat sepanjang 2024 sebanyak 1,4 juta warga Indoensia menjalankan ibadah umrah ke Tanah Suci  dan mendaftarkan diri di Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus. 

Angka itu meningkat dibandingkan  pada 2023 yang sebanyak 1,3 juta orang dan pada 2022 sebanyak sejuta orang. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan haji dan umrah memang keniscayaan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim. 

Antrean haji berkecenderungan makin panjang tiap tahun lantaran antusiasme kaum muslim Indonesia menunaikan ibadah haji tak pernah surut. Di banyak daerah, daftar tunggu haji mencapai belasan tahun hingga puluhan tahun.

Dengan adanya kementerian khusus, semestinya standar layanan lebih baik dan terukur. Semestinya  tak akan ada lagi keluhan jemaah yang mengalami kesulitan akibat kurangnya layanan saat beribadah. 

Yang tidak kalah penting adalah jaminan tata kelola yang bersih. Pembentukan kementerian khusus urusan haji dan umrah harus disertai upaya serius mencegah kecurangan dan korupsi. Harus ada jaminan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan layanan sekaligus langkah nyata mencegah korupsi. 

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah jangan malah menambah luas arena korupsi. Kementerian ini digadang-gadang mewujudkan layanan yang cepat, profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih layak dan nyaman bagi seluruh jemaah haji dan umrah.

Publik menaruh harapan besar pada inisiatif baru ini. Kemengerian baru ini semestinya menjadi solusi atas daftar tunggu haji yang panjang, biaya yang makin mahal, serta kerumiran birokrasi haji dan umrah. 

Transformasi ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah yang bersih dan berorientasi pada kepuasan publik.