Esposin, SURABAYA – Hujan interupsi mewarnai rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur saat sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jatim Tahun Anggaran 2025. 

Akhirnya rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan komisi atas pembahasan Raperda P-APBD tahun 2025 itu ditunda. 

"Kami tawarkan untuk dijadwal ulang. Apakah seluruh anggota DPR yang hadir pada sidang paripurna ini menyetujui?" kata Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono saat memimpin rapat di Surabaya, Senin (25/8/2025). 

Tawaran ini langsung disetujui anggota dewan yang hadir sehingga rapat paripurna dibatalkan dan dijadwalkan ulang.

Pembatalan paripurna ini diawali dengan mundurnya waktu rapat yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, molor menjadi pukul 11.53 WIB.

Selanjutnya, agenda rapat paripurna dimulai dan langsung disambut interupsi dari beberapa anggota dewan.

Interupsi pertama disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim yang menilai mekanisme pembahasan PAPBD 2025 berjalan tidak sehat dan terkesan terburu-buru. Ia juga mempertanyakan urgensi rapat konsultasi yang tiba-tiba diagendakan pimpinan.

Berikutnya, interupsi disampaikan Hadi Setiawan dari Fraksi Golkar yang menilai rapat konsultasi hanya formalitas karena hasil akhirnya tetap mentah di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Mohon pimpinan menjaga marwah dan fungsi kedewanan," ujarnya yang dikutip dari Antara. 

Sementara itu, Ubaidillah dari Fraksi PKB bahkan mengibaratkan hubungan eksekutif dan legislatif seperti pasangan suami-istri yang sedang tidak harmonis.

Dia menyampaikan jangan sampai komisi tidak mengetahui perubahan yang terjadi dalam pembahasan ini.

Dari Fraksi PAN yang diwakili Moch Aziz menyebut DPRD hanya dijadikan tukang stempel karena diberikan waktu yang singkat untuk membahas Perubahan APBD 2025.

Melihat kondisi yang tidak kunjung menemukan jalan keluar, pimpinan rapat Deni Wicaksono akhirnya menawarkan opsi skorsing dan penjadwalan ulang.