Esposin, SOLO — Perlindungan anak di ruang digital bukan hanya urusan regulasi dan teknologi, melainkan kewajiban moral yang harus dipikul bersama, termasuk oleh platform digital. Penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus peduli dan bertanggung jawab dalam menciptakan ruang digital yang aman dari konten berbahaya.

Pemerintah tak hanya mengeluarkan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelindungan Anak (PP Tunas), tetapi juga menggandeng masyarakat dan lintas kementerian untuk memastikan ekosistem digital yang sehat.

Sebagai tindak lanjut, enam menteri dari Kabinet Merah Putih telah menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat komitmen perlindungan anak di ruang digital. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.

Akademisi Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS), Yudho Yudanto menilai regulasi seperti PP Tunas sudah tersedia sebagai kerangka hukum yang bagus. Namun, efektivitas perlindungan anak di ruang digital sangat ditentukan oleh komitmen dan inovasi teknis dari platform digital, serta dukungan masyarakat melalui edukasi dan pengawasan.

Menurut Yudho, langkah praktis yang bisa dilakukan platform digital setidaknya mencakup tiga aspek utama. Dari sisi teknis, platform perlu menyediakan fitur pelaporan yang ramah anak, mengoptimalkan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten berbahaya, serta memastikan respons cepat dan transparan setiap laporan.

Dari sisi edukasi, Yudho menekankan pentingnya kampanye literasi digital yang melibatkan pemerintah dan sekolah, penyediaan panduan pelaporan dalam bentuk media interaktif, hingga pelibatan komunitas orang tua dan guru.

Sedangkan yang ketiga, meliputi sisi keamanan data pribadi, anak yang melapor harus dijamin kerahasiaan identitasnya, akses data hanya terbatas pada petugas verifikasi, serta ada audit eksternal secara berkala untuk memastikan akuntabilitas.

Ia menambahkan, perlindungan anak di dunia digital hanya bisa berjalan efektif jika seluruh ekosistem terlibat. “Platform digital harus memimpin perbaikan dari sisi teknis, edukasi, dan keamanan data pribadi, sementara masyarakat ikut aktif dalam pengawasan,” ujar Yudho.

Hal itu juga ditegaskan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dalam rapat bersama perwakilan penyelenggara platform digital nasional, Kamis (24/04/2025).

Ia menekankan pentingnya keselarasan prinsip dan norma dalam menangani konten negatif. Nezar menegaskan arti penting diskusi intensif antara pemerintah dan platform digital, agar setiap kebijakan dan mekanisme internal dapat berjalan seiring. 

“Karena perlindungan anak di ruang digital menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya.

Perlindungan anak di ruang digital hanya akan berhasil jika platform digital menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Platform harus lebih dari sekadar penyedia layanan. Mereka harus menjadi mitra yang peduli dan bertanggung jawab terhadap anak. 

Dengan komitmen bersama, #RuangDigitalAmanAnak bukanlah cita-cita utopis, melainkan masa depan yang bisa diwujudkan.