Menteri Kebudayaan Fadli Zon pekan lalu mengatakan buku hasil penulisan ulang sejarah nasional Indonesia akan diluncurkan pada Oktober atau November 2025. Ia menyebut penulisan ulang sejarah nasional  Indonesia sebenarnya sudah selesai. 

Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia itu dikatakan telah mendapat berbagai masukan lewat diskusi publik yang digelar di beberapa lokasi, termasuk di Universitas Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Padang, dan Universitas Hasanuddin (Makassar). 

Peluncuran buku hasil penulisan ulang sejarah Indonesia direncanakan pada 17 Agustus 2025 atau bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Penundaan peluncuran buku hasil penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini sebenarnya layak diapresiasi. 

Menulis ulang sejarah nasional Indonesia memang tidak boleh tergesa-gesa, harus cermat, teliti, paham detail, dan yang terpenting individu dan tim penulis harus independen dari kepentingan politik. 

Kementerian Kebudayaan sebagai pelaksana proyek harus memastikan uji publik digelar secara terbuka dan demokratis, bukan sekadar formalitas. Pertemuan akademis seharusnya menjadi ruang terbuka untuk penyampaian kritik yang jujur dan masukan mendalam, bukan sekadar ajang menampilkan proyek yang sudah "siap" tanpa evaluasi nyata. 

Transparansi proses uji publik menjadi kunci agar naskah pembaruan buku sejarah itu tidak hanya sah secara administrasi, tetapi juga kredibel secara ilmiah. Sejarawan Anhar Gonggong dalam video yang diunggah di Youtube menyebut menulis ulang sejarah nasional dengan tim yang mencakup lebih dari 100 pakar dan sejarawan setidaknya butuh waktu dua tahun. 

Kementerian Kebudayaan menyatakan telah melibatkan 113 penulis dan 20 editor dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dimulai sejak awal 2025. Tujuannya menghasilkan buku sejarah resmi yang akan menjadi rujukan utama bagi bangsa Indonesia. 

Dengan anggaran sekitar Rp9 miliar yang dialokasikan pemerintah, keterbukaan terhadap kritik dari masyarakat akademis dan publik luas menjadi sangat penting. Naskah harus dapat dicermati siapa saja yang peduli pada sejarah Indonesia. Tim penulis harus siap menerima pandangan berbeda tanpa bersikap tertutup atau merasa paling benar sendiri.

Tanggung jawab Kementerian Kebudayaan juga menyangkut integritas historis dan ketelitian akademis. Penulisan ulang sejarah harus dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk mencuci catatan kelam masa lalu atau melindungi kepentingan penguasa saat ini. 

Prinsip ilmiah, ketelitian, dan keterbukaan menjadi fondasi utama agar pembaruan buku sejarah nasional Indonesia benar-benar menjadi acuan pelajaran berharga yang kredibel bagi generasi penerus.

Dengan demikian, penundaan peluncuran buku baru sejarah nasional Indonesia bukanlah hambatan, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk memperkuat kualitas naskah, menjaga independensi tim penulis, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik dan masukan publik.

Sejarah nasional bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi fondasi yang membentuk masa depan bangsa. Tidak tergesa-gesa, tetapi cermat, terbuka, dan ilmiah adalah cara terbaik mendokumentasikan  sejarah Indonesia.